Politisi Hanura Sayangkan Pengangkatan Arcandra sebagai Wamen ESDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menyayangkan langkah Presiden Jokowi yang mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendampingi Ignasius Jonan yang ditunjuk sebagai menteri.

"Walaupun itu hak pregorafif Presiden tetapi sungguh memang sangat disayangkan," kata Sudding saat dihubungi, Jumat (14/10/2016).

Menurut Sudding, orang yang pernah diberhentikan sebagai menteri karena memiliki kewarganegaraan ganda, sama saja telah melanggar etika publik.

Apalagi, Arcandra dianggap tidak terbuka sejak awal bila dirinya memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Ia menambahkan, langkah Jokowi mengangkat Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM juga akan menimbulkan pertanyaan besar dari publik. Sebab seolah-olah hanya Arcandra yang mengerti soal perminyakan di Indonesia.

"Apa kelebihan Arcandra sehingga ada kengototan untuk memberikan ruang kepada dia di Kementerian ESDM sebagai wakil menteri," ucap Sudding.

"Jangan sampai ada kesan bahwa ini ada titipan dari kepentingan-kepentingan asing sehingga kalau itu terjadi maka kita juga sangat prihatin," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM, Jumat (14/10/2016). Menurut Jokowi, alasan utama penunjukan keduanya adalah alasan manajerial.

"Ini isu manajemen, jangan ditarik ke isu-isu personal dan politik," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Penunjukan Jonan-Arcandra Tak Ditarik ke Isu Personal dan Politik)

Selama ini posisi menteri ESDM dipegang oleh pelaksana tugas sementara, yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Archandra pernah menjabat sebagai Menteri ESDM. Namun, baru 20 hari menjabat, ia dicopot Jokowi karena masalah kewarganegaraan. Ia diketahui memegang paspor Amerika Serikat.

Belakangan, setelah melakukan analisis, pemerintah memutuskan bahwa Arcandra berstatus warga negara Indonesia. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 September 2016.

(Baca juga: Arcandra Tahar: Semoga Niat Saya Pulang Diluruskan)