KPK Akan Buka Nilai Kerugian Negara dalam Kasus Nur Alam di Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Nur Chusniah mengatakan, KPK menggunakan auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Proses penghitungan masih berlangsung hingga saat ini.

Nilai final kerugian negara tersebut baru akan diumumkan saat dicantumkan dalam surat dakwaan di persidangan nanti.

"Nanti dibuka di persidangan karena penyidikan masih berlanjut," ujar Chusniah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Chusniah mengatakan, pembuktian riil kerugian negara hanya bisa dibuka dalam perkara pokok, bukan melalui sidang praperadilan.

(Baca: Menurut KPK, Kerugian Lingkungan dalam Kasus Nur Alam Senilai Rp 3 Triliun)

Sejauh ini, KPK menduga adanya kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan ahli dari Institut Pertanian Bogor dengan nilai Rp 3.359.192.670.950.

"Yang kami dapatkan dokumen pemeriksaan ahli IPB yang menemukan adanya kerugian lingkungan. Itu penghitungan sementara," kata Chusniah.

Penghitungan kerugian lingkungan itu menjadi salah satu alat bukti bahwa keputusan Nur Alam mengeluarkan izin usaha pertambangan untuk PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) menyebabkan kerugian materil.

Tim pengacara Nur Alam sebelumnya juga mempertanyakan dua alat bukti yang menjerat kliennya sebagai tersangka.

Namun, KPK bersikukuh telah mengantongi dua alat bukti tersebut.

Penyelidik telah meminta keterangan 57 terperiksa dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Buton dan Bombana, dan sejumlah pihak swasta.

KPK juga memegang sejumlah dokumen yang mengarah ke dugaan tindak pidana oleh Nur Alam.

Bahkan, ada juga penghitungan ahli dari Institut Pertanian Bogor soal kerugian lingkungan akibat izin usaha pertambangan senilai lebih dari Rp 3 triliun.

Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk PT Anugrah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Selain itu, ia juga menerbitkan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada perusahaan yang sama.

Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.