Menteri Agama: Jangan Pakai Kampanye Kotor dengan Dalih Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap pasangan calon dalam Pilkada 2017 dapat bersaing secara beradab. Salah satu caranya adalah dengan mengedepankan kampanye bersifat promotif (mengajak) ketimbang konfrontatif (menyerang).

Alasannya, kata Luiman, pilihan kampanye bersifat promotif akan menunjukkan tingginya kualitas bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Dampaknya juga akan terasa lebih baik. Rakyat bisa lebih jernih menilai visi-misi yang ditawarkan setiap pasangan calon sehingga lebih obyektif dalam menentukan pilihan.

“Kita ini manusia Indonesia yang beradab. Sehingga dalam pesta demokrasi seperti Pilkada pun, kita hendaknya senantiasa menjaga sikap toleransi dan tenggang rasa atau tepo seliro,” kata Lukman, di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

(Baca: Pemerintah Kantongi Data Pihak-pihak yang Ingin Tebarkan Isu SARA pada Pilkada)

Menurut dia, pada masyarakat Indonesia yang majemuk, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) memang sulit dihindari dari dinamika Pilkada. Dapat dimaklumi pula jika orang memilih pasangan calon yang dianggapnya terbaik berdasarkan preferensi SARA.

Di negara yang demokratis, setiap orang berhak menentukan pilihan sesuai pandangan, alasan, dan keyakinan masing-masing. Namun, hendaknya isu SARA terutama agama dapat dikemas secara lebih beradab agar tidak merusak keharmonisan sesama anak bangsa.

Ia mencontohkan, memanipulasi tafsir ayat agama untuk menjelekkan calon tertentu merupakan tindakan yang rentan konflik. Pernyataan yang melecehkan, menista, atau menjelekkan isi ayat suci juga menandakan perbuatan tidak beradab.

(Baca: Jelang Pilkada DKI 2017, Ketua MPR: Isu SARA Kuno, Kita Adu Gagasan)

“Saya meminta para paslon dan tim suksesnya agar tidak mencederai keagungan agama dengan tindakan seperti memanipulasi, menista, melecehkan, apalagi menjelek-jelekkan ajaran agama. Jangan melakukan kampanye kotor, atau menggunakan agama untuk membenarkan tindakan negatif,” ucap dia.

Lukman juga mengingatkan pihak penyelenggara Pilkada agar lebih peka terhadap penggunaan isu agama.

“Jika ada pelanggaran terkait soal ini, sebaiknya segera ditangani. Gejala yang dapat menurunkan kualitas Pilkada akibat konflik agama juga harus segera diantisipasi,” ucap dia.

Dengan demikian, Lukman berharap Pilkada 2017 diikuti rakyat sebagai proses kompetisi mencari pemimpin warga, dan bukan perang memperebutkan kekuasaan belaka. Dari proses yang berkualitas akan terpilih pemimpin yang lebih amanah dalam membawa kemajuan daerah.