JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala bagian Litigasi Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Chusniah menyebutkan KPK sejak awal sudah memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan advokat senior Otto Cornelis Kaligis atas UU KPK.
"Kami sejak awal sudah menduga bahwa gugatan ini akan ditolak oleh Mahkamah," ujar Chusniah, ketika ditemui usai pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Dia menilai sejak awal gugatan Kaligis sebenarnya terkait dengan penerapan satu ketentuan dan bukan permasalahan inkonstitusional.
"Dalilnya kan bukan karena inkonstitusionalnya suatu ketentuan terhadap undang undang dasar, tapi ini masalahnya penerapan ketentuan," ujar dia.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon dengan berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU KPK.
Bahkan, seandainya pemohon memiliki kedudukan hukum, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 46 ayat (2) UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Kaligis sebagai pemohon menilai pasal 46 ayat (2) UU KPK yang berisi tentang pemeriksaan tersangka dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka, telah menimbulkan kerugian konstitusional, karena tidak menguraikan lebih lanjut mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Sebelumnya, Kaligis yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus suap, meminta penangguhan penahanan supaya dapat berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, namun permohonan tersebut ditolak oleh KPK.
Mahkamah Agung memperberat hukuman advokat senior Kaligis dari tujuh tahun menjadi 10 tahun penjara setelah permohonan kasasinya ditolak.