Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Perselingkuhan Demokrasi Lahirkan Kesenjangan

Kompas.com - 22/09/2016, 13:56 WIB
advertorial

Penulis

18 tahun sudah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terbuka. Sistem ini membawa kemajuan, sekaligus penyimpangan. Kemajuan terlihat pada adanya otonomi daerah dan kebebasan berpendapat. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada penyimpangan dalam perjalanan sistem demokrasi di Indonesia.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini terjadi perselingkuhan demokrasi. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di negeri ini.

"Terjadi perselingkuhan demokrasi yang melahirkan kesenjangan. Karena saat ini ada demokrasi kerja sama dengan pemilik modal. Mentalnya ingin cepat jadi bupati, cepat kaya. Akhirnya kini menjadi demokrasi uang yang semakin mahal," tutur Zulkifli saat berorasi di perayaan Dies Natalis ke-51 Universitas Lampung, Bandar Lampung, Kamis (22/9/2016).

Seharusnya, kata Zulkifli, demokrasi bersifat inklusif. Sayangnya, yang terjadi malah demokrasi semu. Ada pertalian erat antara demokrasi dan pemilik modal.

"Demokrasi uang, harganya sangat mahal. Kedaulatan di tangan rakyat hanya dinilai dengan harga yang murah," ujar Zulkifli.

Demokrasi semestinya melahirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tapi sekarang demokrasi menghasilkan 300 kepala daerah masuk penjara. 18 tahun ini juga kesenjangan semakin jauh. 1 persen orang kaya menguasai 50 persen uang di negeri ini. 2 persen orang menguasai 97 persen lahan," kata Zulkifli.

Menurut ia, kesenjangan menjadi ancaman nyata untuk negeri ini. Ia menilai cara mengembalikan demokrasi ke jalan yang lurus ialah dengan menjiwai nilai-nilai dasar kebangsaan.

"Kesenjangan akan menimbulkan instabilitas. Kita harus kembali ke nilai-nilai dan jati diri keindonesiaan kita," katanya.

Zulkifli menyatakan, MPR telah berupaya mempertahankan demokrasi yang sesungguhnya dengan menawarkan haluan negara bersifat ideologis dan filosofis.

"Sehingga nantinya demokrasi tidak menyimpang," ujar ia.

Namun, seperti apa bentuk haluan negara itu, Zulkifli mengaku itu masih didiskusikan hingga saat ini. (LM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com