Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Kekeluargaan Perlu Usung Figur Antitesis Ahok-Djarot

Kompas.com - 22/09/2016, 09:20 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kekeluargaan dinilai perlu mencari figur yang tepat untuk bisa mengalahkan pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, saat ini sangat sulit untuk bisa mengalahkan elektabilitas pasangan Basuki atau Ahok dan Djarot.

"Kalau saya cermati, sulit untuk bisa menyalip atau mengalahkan elektabilitas Ahok-Djarot," ujar Pangi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Pasalnya, lanjut Pangi, Ahok-Djarot telah merajai survei-survei elektabilitas Pilkada DKI 2017. Mereka juga didukung empat partai besar, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golkar, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

(Baca: Rapat Semalaman di Cikeas, Empat Parpol Belum Sepakati Penantang Ahok-Djarot)

Selain itu, Ahok-Djarot juga dinilai dekat dengan media dan kalangan pemilik modal.

"Kita juga tak bisa pungkiri kalau Ahok-Djarot ini punya prestasi membangun Jakarta dan disenangi masyarakat kalangan menengah atas," kata Pangi.

Meski begitu, menurut Pangi peluang memenangkan kontestasi Pilkada DKI melawan Ahok-Djarot masih terbuka. Ini dapat dilakukan jika Koalisi Kekeluargaan dapat memilih figur yang bertolak belakang sikap politiknya dengan Ahok-Djarot.

"Tentu harus dicari pesaing yang merupakan antitesis dari mereka," tambah Pangi.

Pangi menuturkan, figur yang nantinya diusung melawan Ahok-Djarot harus mampu melakukan pendekatan substantif, sosial, dan kultural kepada masyarakat. Dengan begitu, figur ini dapat meraih kantong suara lebih besar untuk memenangkan Pilkada DKI 2017.

(Baca: Koalisi Kekeluargaan Berpeluang Menang Jika "Head To Head" dengan Ahok-Djarot)

Pangi menuturkan, pasangan Ahok-Djarot abai melakukan pendekatan tersebut, sehingga ini menjadi peluang bagi figur yang akan melawan mereka.

"Figur antitesis yang diusung harus bisa berbaur dengan masyarakat akar rumput dan membela hak rakyat tertindas, seperti yang terkena dampak reklamasi dan penggusuran," ucap dia.

Selain itu, Koalisi Kekeluargaan juga harus mempertimbangkan skenario pengusungan satu pasang calon kepala daerah.

Menurut Pangi, jika ada dua pasang calon kepala daerah yang berkontestasi, maka suara publik akan tersebar lebih merata. Ini dinilai dapat menurunkan tingkat elektoral publik terhadap peluang pemenangan pasangan calon selain Ahok-Djarot.

"Skenario bipolar ini seringkali merugikan petahana. Ini kan pergesekannya sangat ekstrim," tambah Pangi.

Kompas TV Ahok: Semoga yang Dipertandingkan Program, Bukan SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com