YPKP 65 Pesimistis Wiranto Selesaikan Kasus 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung pesimistis Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tahun 1965.

Ia menyatakan pesimistisnya karena Kemenko Polhukam menolak audiensi dengan alasan permasalahan yang disampaikan sudah pernah dibahas.

Selain itu, menurut dia, belum ada tanda dari pemerintah akan menyelesaikan kasus tersebut.

Bedjo menilai, kasus 1965 tak mungkin diselesaikan karena Wiranto juga mewakili institusi militer, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya sangat pesimis ya bahwa dia akan menyelesaikan," ujar Bedjo.

Bedjo mengatakan, janji Wiranto untuk menyelesaikan kasus peristiwa 1965 hanya untuk meredam desakan kepada Kemenko Polhukam untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Bisa jadi yang dijanjikan Pak Wiranto itu hanya basa-basi politik supaya dia aman, seolah baik. Karena tidak jelas bagaimana penyelesaian peristiwa 1965 dan mekanismenya seperti apa," kata Bedjo.

Menurut Bedjo, Kemenko Polhukam tak perlu mengkaji langkah penyelesaian kasus 1965 karena Komnas HAM telah memberikan hasil kajian yang merekomendasikan dibentuknya pengadilan ad hoc.

Selain itu, hasil simposium tragedi 1965 juga dapat digunakan sebagai rujukan.

"Janji Pak Wiranto itu sangat usang, pengkajian apa? Komnas HAM sudah mengkaji itu, hasil penelitian secara pro yustisia. Masalah simposium di Aryaduta itu sudah sangat bagus dalam rangka rekonsiliasi," lanjut Bedjo.

Beberapa waktu lalu, Wiranto berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu, khususnya peristiwa 1965.

Wiranto keberatan jika dirinya disebut-sebut mengabaikan persoalan tersebut.

"Saya akan menyelesaikannya, saya jamin. Pemerintah akan terus bekerja untuk menyelesaikan masalah itu," ujar Wiranto saat ditemui usai rapat di Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).