Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengungsi akibat Banjir Bandang di Garut Mencapai 1.000 Orang

Kompas.com - 21/09/2016, 17:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah pengungsi bencana banjir bandang di Garut mencapai 1.000 orang.

"Pengungsi mencapai 1.000 orang yang kami tempatkan di beberapa tempat pengungsian," ujar Sutopo saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (21/9/2016).

Seluruh warga yang terkena dampak saat ini sudah diungsikan beberapa tempat, yakni Markas Korem 06, apotek Wira Prima, Rumah Sakit Guntur dan posko Sekretaris Daerah.

Menurut Sutopo, jumlah pengungsi diperkirakan akan terus bertambah meengingat banjir bandang tersebut memiliki skala yang besar.

Akibatnya, ribuan rumah warga yang hanyut, rusak berat dan ringan karena diterjang material longsor yang terbawa oleh aliran banjir.

Selain menghancurkan rumah warga, banjir bandang juga menggenangi Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet.

Sutopo mengatakan, genangan air di RSUD itu mencapai 30 sentimeter.

"Pengungsi akan terus bertambah dan diperkirkan ribuan rumah mengalami kerusakan. Kami masih melakukan proses pendataan terkait jumlah warga yang terdampak banjir bandang," kata Sutopo.

Banjir bandang menerjang daerah Bayongbong, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Karangpawitan, Kabupaten Garut, pada Rabu (21/9/2016) pukul 01.00 WIB.

(Baca: Banjir Garut, Rumah di Tepi Sungai Hanyut, RS dan Kantor Polisi Terendam)

Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Selasa (20/9/2016) malam, yang menyebabkan air di Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri meluap. Ketinggian banjir mencapai ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter.

BNPB mencatat, hingga kini korban banjir bandang yang dinyatakan meninggal mencapai 16 orang dan 15 orang masih dinyatakan hilang.

(Baca: Berikut Identitas Korban Banjir Bandang di Garut dan Longsor di Sumedang)

Kompas TV Banjir Bandang di Garut, 7 Sekolah Diliburkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com