Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan "Full Day School" Segera Diuji Coba di Sejumlah Sekolah

Kompas.com - 19/09/2016, 20:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tengah mematangkan konsep "full day school".

Konsep ini akan lebih dulu diuji coba di sejumlah sekolah di Indonesia.

"Ini masih dimatangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masih dicoba di satu, dua tiga provinsi. Terutama di sekolah yang siap," ujar Jokowi, di Lapangan Kantor Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sebagaimana dikutip siaran pers Istana, Senin (19/9/2016).

Jokowi menyatakan setuju dan meminta publik tidak perlu resah dengan program itu.

Menurut dia, program tersebut bukan hanya menekankan pada nilai di atas kertas, tetapi juga penghargaan atas penanaman nilai etika, budi pekerti, dan kerja keras.

"Kita ingin pendidikan etika kita, budi pekerti kita, sopan santun, kerja keras dan karakter optimistis itu ada pada anak-anak kita. Ini penting sekali terutama untuk pendidikan dasar," ujar Jokowi.

Pada saat memberikan sambutan dalam Peringatan 90 Tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Senin pagi, Jokowi mengaku, telah menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi untuk mengedepankan pendidikan etika, budi pekerti dan sopan santun bagi peserta didik tingkat dasar.

"Sudah disampaikan wacana 'full day school' yang akan dicoba di beberapa provinsi untuk menanamkan nilai-nilai itu. Tanpa nilai-nilai itu, identitas kita akan hilang," ujar Jokowi.

Sistem "full day school" untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta pertama kali diungkapkan Menteri Muhadjir.

Mantan Rektor UMM itu mengatakan bahwa hal itu saat ini masih terus disosialisasikan di sekolah-sekolah, mulai di pusat hingga di daerah.

Kompas TV Pengamat: Pendidikan Karakter Butuh Proses Panjang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com