Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satelit NASA Deteksi 63 Titik Panas di Sumatera

Kompas.com - 16/09/2016, 10:25 WIB

PEKANBARU, KOMPAS - Satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mendeteksi 63 titik panas di daratan Sumatera dengan tingkat kepercayaan kebakaran hutan dan lahan lebih dari 50 persen.

Kepala Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, Sugarin di Pekanbaru, Jumat (16/9/2016), menyebut, jumlah titik panas itu meningkat 14 titik dari Kamis (15/9/2016).

"Pukul 6.00 WIB pagi ini, satelit deteksi 63 titik panas berada di Sumatera dengan wilayah penyebaran pada delapan provinsi dari total 10 provinsi di Sumatera," ucapnya.

Wilayah daratan di Riau, masih merupakan konsentrasi titik panas. Di Provinsi ini tercatat paling banyak ditemukan 31 titik panas atau jadi yang paling banyak (49 persen).

Lalu Sumatera Selatan dengan 15 titik panas, diikuti Sumatera Utara lima titik, Bengkulu, Jambi dan Lampung sama-sama menyumbang tiga titik, Sumatera Barat dua titik serta Bangka Belitung satu titik.

"Ini sebaran titik panas di Sumatera berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), setelah satelit baik Terra maupun Aqua melakukan pantauan dengan sensor modis," katanya.

Sugarin menambahkan, ke-31 titik panas di Riau tersebar pada tujuh dari total 12 kabupaten/kota yakni Pelalawan dan Rokan Hulu masing-masing terdeteksi tujuh titik.

Lalu di Siak terpantau satelit enam titik panas, Dumai dan Kampar terpantau sama-sama memberi empat titik, Rokan Hilir terdapat dua titik dan Kuantan Singingi satu titik.

Terdapat empat kabupaten terdeteksi oleh satelit dengan sembilan titik dari jumlah total titik panas di Riau, merupakan titik api karena memiliki tingkat kepercayaan lebih dari 70 persen atau berpotensi karlahut.

Titik api itu berada di Rokan Hulu enam titik terpantau berada di kecamatan yakni Rambah Samo tiga titik, Kabun dua titik dan Ujung Batu satu titik.

"Sisanya tiga titik lagi terdeteksi di daerah Kandis di Siak, Langgam di Pelalawan dan XIII Koto Kampar di Kampar," terang Sugarin.

Pemerintah Provinsi Riau telah memutuskan untuk memperpanjang status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan yang berlaku selama enam bulan atau terhitung mulai awal Juni hingga 30 November 2016.

Komandan Satuan Tugas Karlahut Provinsi Riau, Brigadir Jenderal TNI Nurendi menyebut, perpanjangan status itu sebagai upaya memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan karhutla karena setiap tahun terus terjadi.

Data terakhir yang dirilis Satgas Karhutla Riau 2016, kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi merata dan hingga kini telah menghanguskan sekitar 3.743 hektare serta menetapkan 86 orang sebagai tersangka.

Kompas TV Polisi Minta Keterangan Warga yang Diduga Bakar Lahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com