Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Bersyukur Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Kompas.com - 13/09/2016, 20:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah harus disyukuri.

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mewujudkan harapan publik. 

Jika masih terdapat sejumlah catatan, menurut dia, hal itu tidak terlepas dari situasi global yang terjadi saat ini, terutama soal pertumbuhan ekonomi.

“Hanura melihat sebuah fakta yang harus disyukuri. Dan ini wajar. Karena dari hari ke hari, bulan ke bulan semakin membaik,” kata Dadang, menanggapi hasil survei yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

(Baca: Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah)

Hasil survei CSIS menunjukkan, sebanyak 66,5 responden menyatakan puas atas kinerja pemerintah.

Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan pada Oktober 2015 sebesar 50,6 persen.

Peningkatan tersebut terutama dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan kemaritiman.

Dadang mengatakan, upaya pemerintahan Joko Widodo melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi persoalan ekonomi berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Masyarakat melihat Jokowi memiliki komitmen dan konsistensi untuk terus menerus membuat perbaikan dalam berbagai aspek. Ini menurut saya yang membuat publik memberikan penillaian kepada Jokowi,” ujar dia.

Meski demikian, Hanura juga memberikan catatan terhadap kinerja pemerintahan.

(Baca: Survei CSIS Sebut Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah, Politisi Gerindra Heran)

Catatan itu terutama terkait koordinasi internal baik itu antarkementerian/lembaga, maupun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Jokowi harus berani mengambil langkah ketika Oemda tidak commit dengan apa yang digariskan pemerintah pusat. Terutama terkait penyerapan anggaran,” kata dia.

“Ketika daerah bermain dengan anggaran, tentu harus diberikan sanksi yang sesuai diatur di dalam UU, pengurangan DAU, penangguhan sejumlah program dan sebagainya,” lanjut Dadang.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi.

Mereka yang menjadi responden dipilih secara acak yaitu telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com