Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pati Mabes Polri Diminta Merapat ke Istana Hadiri Pelantikan Kepala BIN Sore Ini

Kompas.com - 09/09/2016, 16:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para perwira tinggi Polri diminta merapat ke Istana Negara untuk menghadiri pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

Pengumuman tersebut terdengar dari pengeras suara di kompleks Mabes Polri.

"Kepada seluruh Pati Polri dimohon menghadiri pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN bertempat di Istana Negara," bunyi pengumuman tersebut.

Para perwira tinggi Polri akan berangkat bersama-sama dari Mabes Polri menggunakan bus.

Menurut pengumuman tersebut, pelantikan akan dilakukan pukul 17.30 WIB di Istana Kepresidenan.

Pengumuman tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Martinus Sitompul.

"Benar (diminta merapat ke istana). Tapi tidak semua Pati. Hanya perwakilan dari masing-masing satuan kerja atau divisinya," kata Martinus saat dikonfirmasi.

Pengumuman tersebut terkesan mendadak karena dalam agenda harian Presiden Joko Widodo yang disebarluaskan, tak diaagendakan pelantikan Kepala BIN di Istana Negara.

Hari ini, agenda Presiden sebagian besar untuk menyambut tamu negara Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla belum dapat memastikan kapan Budi Gunawan akan dilantik sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso.

Sebab, hingga kini surat keputusan presiden terkait penetapan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN belum keluar.

Meski begitu, ia menilai, proses pelantikan Budi Gunawan diprediksi akan dilakukan dalam waktu dekat.

(Baca: Kalla Sebut Hari Pelantikan Budi Gunawan Belum Ditentukan)

Paling tidak, pekan depan setelah libur Idul Adha. "Minggu depan lah, tunggu waktu baik," ujarnya.

Budi sebelumnya dinyatakan lolos sebagai calon kepala BIN setelah menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Rabu (7/9/2016) lalu.

Hasil fit and proper test itu pun telah disahkan saat rapat paripurna, Kamis (8/9/2016) kemarin.

Kompas TV KontraS Kritik Penunjukan Komjen Budi Jadi Kabin

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com