Besok, Kementerian LHK Panggil RAPP Terkait Penghadangan Sidak BRG

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijadwalkan memanggil PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Jumat (9/9/2016) besok.

Pemanggilan itu menyusul aksi penghadangan terhadap Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, yang dilakukan petugas keamanan yang diduga dikerahkan salah satu anak perusahaan tersebut.

Aksi penghadangan itu terjadi Senin (5/9/2016) lalu, saat Nazir dan anggotanya melakukan inspeksi dadakan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepualauan Meranti, Riau. Mereka dihadang lantaran tidak mengantongi izin dari perusahaan untuk sidak.

“Itu baru besok kita bahas. Silakan kasih tahu teman-teman wartawan, rapat di Manggala Wanabhakti antara temen-temen KLHK, BRG, dan perusahaan dalam hal ini RAPP,” ujar Nazir usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kamis (8/9/2016).

(Baca: Jokowi Diminta Evaluasi Polri/TNI atas Dugaan Bekingi Korporasi Perambah Hutan)

Nazir mengaku, dalam pertemuan dengan Kalla hari ini, tidak dibahas ihwal masalah penghadangan tersebut. Pertemuan hanya membahas tentang masukan pihak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan lahan gambut kepada pemerintah.

Mereka meminta, agar pemerintah mengkaji ulang tinggi air muka gambut yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut.

(Baca: Soal Penyanderaan Polisi Hutan, Kapolri Terjunkan Tim Propam ke Riau)

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membenarkan, rencana pemanggilan PT RAPP besok. Kementerian LHK perlu menggali informasi terkait serta menganalisis temuan di lapangan terkait peristiwa tersebut.

Menurut Siti, jika terbukti PT RAPP melakukan kesalahan, maka Kementerian LHK akan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Jadi harus saya lihat semuanya dan besok rapat akan dipimpin sekjen,” kata Siti saat dihubungi.