Menteri Puan: Harus Ada Mekanisme yang Mengatur Peredaran Obat di Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa peredaran obat di masyarakat perlu diawasi secara ketat. Hal itu guna mencegah terjadinya peredaran obat palsu, seperti yang terungkap beberapa waktu lalu.

Puan mengakui perlunya sinergitas antar lembaga atau kementerian dalam menentukan langkah-langkah antisipatif dan juga pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat.

"Memang hal ini harus ada satu mekanisme yang mengatur secara tepat, terkoordinir. Namun, tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Memang harus terkoordinir dan terintegrasi antara satu kementerian dan lembaga," Ujar Puan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Puan mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas hal tersebut.

(Baca: 42 Juta Butir Obat Palsu, Pemicu Halusinasi yang Akrab dengan Pelaku Kriminal)

"Tentu saja kami akan melakukan rapat koordinasi secara menyeluruh di tingkat menteri untuk menindaklanjuti, antisipasi, kedepanya berkaitan hal-hal yang terjadi," kata politisi PDI-P tersebut.

Bareskrim Polri bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelumnya menggerebek lima gudang produksi obat palsu di Balaraja, Banten. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Antam Novambar mengatakan, di gudang tersebut ditemukan berbagai mesin untuk memproduksi obat.

"Bermula dari temuan kecil, informasi kecil, dikembangkan sehingga kami dapat langsung 42 juta butir," ujar Antam dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Tak hanya memproduksi, pabrik tersebut juga mengedarkan obat-obatan secara ilegal. Peredarannya mayoritas di Kalimantan Selatan.