Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Jokowi Jadi Capres 2019, Golkar Krisis Tokoh yang "Menjual" Jelang Pilkada?

Kompas.com - 02/09/2016, 14:14 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusungan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Golkar untuk Pemilu Presiden 2019 dinilai sebagai salah satu strategi Golkar untuk memenangkan Pilkada Serentak 2017.

"Ini satu syarat membangun citra Golkar dalam Pilkada Serentak 2017," ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Menurut Indria, Golkar saat ini kekurangan figur yang dapat disosokkan dalam Pilkada Serentak 2017. Alhasil, figur Jokowi digunakan sebagai basis pengaruh yang cukup besar untuk mendapatkan elektabilitas.

"Ini jadi investasi politik. Golkar ingin meletakkan basis pengaruh yang besar untuk Pilkada Serentak 2017 dan Pilpres 2019," lanjut Indria.

(Baca: Pasang Gambar Jokowi di Spanduk, Golkar Akui "Nebeng" Elektabilitas)

Pengusungan Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi dua periode ini, tambah Indria, juga digunakan untuk membangkitkan citra Golkar yang terpuruk.

"Golkar selama ini banyak masalah, mulai dari kadernya korupsi hingga kasus Setya Novanto. Ini terobosan Golkar melupakan masalah kolektif di masa lalu," ucap Indria.

Dalam Rakernas Golkar beberapa waktu lalu diputuskan mendukung Jokowi dua periode pemerintahan.

Bahkan, dalam Rakor yang digelar pekan ini, Golkar sampai membahas program pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Namun, Jokowi enggan menanggapi dukungan tersebut. Ia mengatakan, belum saatnya bicara soal Pilpres 2019.

Kompas TV Golkar Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019? -Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com