Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kepala Daerah Korupsi Tidak Akan Dibela

Kompas.com - 30/08/2016, 18:54 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kepala daerah dari PDI Perjuangan yang terkena kasus korupsi tidak akan dibela.

"Praktik korupsi adalah perbuatan melawan hukum, tidak beretika, dan melanggar sumpah jabatan," kata Megawati dalam pidatonya ketika membuka Sekolah Para Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (30/8/2016), seperti dikutip Antara.

Sekolah para calon kepala daerah diikuti sekitar 70 orang dari berbagai daerah.

Menurut Megawati, para kader PDI Perjuangan maupun tokoh daerah yang maju sebagai calon kepala daerah, sejak awal sudah diingatkan untuk tidak melakukan korupsi.

PDI Perjuangan, kata dia, bahkan menyelenggarakan sekolah bagi para calon kepala daerah, yang kurikulumnya antara lain, memberikan wawasan soal pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan transparan, pengelolaan keuangan daerah yang benar, manajemen yang benar, dan sebagainya.

Pemberi materi, kata dia, orang yang kompeten seperti menteri kabinet, pimpinan KPK, dan sebagainya.

Selain itu, kata Megawati, bakal calon kepala daerah harus menjalani psikotest dan membuat perjanjian pakta integritas.

"Kalau dari awal sudah diingatkan dan dibekali pengetahuan, setelah menjadi kepala daerah ternyata melakukan korupsi, maka tidak akan dibela," kata Presiden kelima RI itu.

Megawati menegaskan, kepala daerah yang melakukan praktik korupsi, dampaknya bukan cuma kepala daerah yang bersangkutan, tapi partai pengusung.

Pada kesempatan tersebut, Megawati mengingatkan, menjadi kepala daerah harus aspiratif dan menyatu dengan rakyat.

Kepala daerah, kata dia, harus tanggap terhadap aspirasi dan selalu berada di tengah rakyat.

"Jadi pemimpin, termasuk kepala daerah, jangan dikira enak. Jangan dikira bakal bergelimang kemewahan," katanya.

Kalau menjadi kepala daerah niatnya ingin menjadi raja di daerah, menurut Megawati, itu pemikiran keliru.

Megawati kemudian menceritakan pengalaman hidupnya yang penuh dinamika dan tantangan.

Kompas TV Mantan Anggota DPR Ini Dituntut 6 Tahun Penjara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com