Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik SBY Visi Maritim Hanya Retorika, Ini Kata Jusuf Kalla

Kompas.com - 29/08/2016, 16:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons kritik mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait visi maritim pemerintah.

Kalla membantah penilaian SBY bahwa visi maritim yang selama ini jadi program prioritas hanya sebatas retorika.

Ia menegaskan, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi maritim di Indonesia.

Menurut dia, tidak benar jika pemerintah lebih berat melakukan pembangunan infrastruktur di daratan.

"Karena orang tinggal di daratan otomatis yang tampak banyak di daratan. Bangun Infrastruktur kelautan juga banyak di darat," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Kalla pun menilai, visi maritim sebenarnya bukan hal yang baru disuarakan sejak zaman Jokowi-JK.

Menurut dia, fokus pemerintah pada maritim sudah dimulai sejak era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Sejak dulu ada Menteri Kelautan dan Perikanan. semenjak era Gus Dur itu selalu jadi prioritas," kata dia.

Susilo Bambang Yudhoyono mengaku setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(Baca: SBY Anggap Visi Maritim Pemerintah Sebatas Retorika)

Namun, ia menilai, selama dua tahun pemerintahan berjalan, visi maritim ini baru sebatas retorika belaka.

"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim negara kepulauan, wajib hukumnya harga mati pembangunan kita berwawasan maritim. Namun, yang saya dengar, yang saya ikuti, sebatas retorika," kata SBY saat memberikan orasi ilmiah di Wisuda XV Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

"Retorika kadang diperlukan. Namun, kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika. Without action, without policy, without actual program to be implemented," tambah Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Kompas TV Harapan Jokowi pada Pembangunan Maritim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com