Sekjen PPP Nilai Sekolah Parlemen Tak Perlu

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, sejauh ini pendidikan bagi anggota legislatif yang diberikan oleh partai dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) cukup sebagai bekal untuk bertugas di parlemen.

Pernyataannya itu menanggapi usulan Ketua DPR Ade Komarudin yang hendak mendirikan sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif.

"Belajar dari pengalaman yang kemarin. Periode 2014-2019 ini kan 60 persen anggota legislatifnya baru, waktu itu kami cuma bermodal pendidikan dari partai sama Lemhanas cukup kok," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

(Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

Arsul menambahkan, jika berniat membentuk sekolah parlemen, dana anggarannya harus disiapkan. Namun, menurut Arsul, dana anggaran negara untuk kebutuhan pokok masih belum sepenuhnya aman.

"Oleh karena itu, daripada membuat sekolah parlemen lantas mengeluarkan dana anggaran yang tidak sedikit, lebih baik fungsi kaderisasi partai politik diperkuat dan kembali jalin kerja sama dengan Lemhanas seperti kemarin," tutur Arsul.

Sebelumnya, Ketua DPR mewacanakan pembentukan sekolah parlemen. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota Dewan.

Selain itu, sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator.

(Baca: Politisi PDI-P Sebut Sekolah Parlemen Harusnya Jadi Tanggung Jawab Parpol)

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota Dewan, yang selama ini diharapkan berkualitas oleh masyarakat, baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN, maupun fungsi pengawasannya," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

"Tempatnya di Wisma Kopo, akan diubah jadi sekolah," sambungnya. Wisma yang dimaksud Ade adalah Wisma Griya Sabha milik DPR di Cisarua, Puncak, Bogor.

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini tersebut rencananya diikuti semua anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Lebih jauh, Ade berharap, ke depannya, semua partai politik juga bisa ikut terlibat.