Mendagri Berharap E-KTP Selesai 2017 agar Pemilu Bisa "E-Voting"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pada 2017 seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki KTP elektronik.

Salah satu tujuannya, agar pemerintah bisa segera menerapkan e-voting atau pemilihan elektronik saat penyelanggaraan pemilu mendatang.

"Target kami akhir 2017 selesai. Bisa e-voting. Kalau e-voting cukup masukkan alat, selesai," ujar Tjahjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Tjahjo pun memastikan jumlah blangko KTP elektronik yang disediakan oleh pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan di seluruh daerah.

(Baca: Mendagri Pastikan Blangko KTP Elektronik Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Daerah)

Kemendagri tetap menargetkan 183 juta penduduk Indonesia yang wajib KTP sudah memiliki KTP elektronik.

Sementara saat ini, masih ada 22 juta penduduk Indonesia yang belum merekam data untuk KTP elektronik.

"Saya kira blangko cukup untuk memenuhi kebutuhan di seluruh daerah," ucapnya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahun 2010 membolehkan dilakukannya e-voting di Indonesia sejauh tidak melanggar asas pemilihan umum (pemilu), yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Selain itu, untuk bisa melakukan e-voting, MK mensyaratkan tersedianya fasilitas penunjang, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia.