Mendagri Minta Pemda Pro-aktif jika Kekurangan Blanko E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (Pemda) pro-aktif dalam melakukan perekaman data kependudukan melalui e-KTP. Pasalnya, anggaran untuk penyediaan blanko e-KTP hanya tersisa 4,5 juta dari target 22 juta penduduk yang akan direkam data kependudukannya hingga akhir September 2016.

Tjahjo menjelaskan untuk mengefektifkan distribusi blanko tersebut hanya akan diberikan kepada daerah yang pro-aktif mengadakan perekaman data kependudukan melalui e-KTP secara berkala.

"Penyediaan blanko saya kira cukup. Hanya blanko tidak kita sebar. Tapi kalau daerah itu pro-aktif, kurang kami drop," ujar Tjahjo seusai acara peluncuran Hari Nusantara 2016 di gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (22/8/2016).

(Baca: Warga yang Belum Punya E-KTP Bakal Kesulitan Menikah)

Menurut Tjahjo, sistem distribusi blanko yang akan dilakukan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dimaksudkan agar blanko tidak menumpuk hanya di satu daerah.

Hal ini juga dilakukan untuk menghindari adanya Pemda yang tidak pro-aktif melakukan perekaman data kependudukan melalui e-KTP.

"Jangan sampai blanko itu menumpuk di salah satu kota, tapi justru kotanya rata-rata tidak pro-aktif untuk menggerakkan masyarakatnya cepat untuk mempunyai e-KTP. Itu kan seumur hidup, kecuali berubah status, berubah alamat," tutur Tjahjo.

(Baca: Tanpa E-KTP Terancam Tak Dapat Layanan Publik, Warga Diminta Segera "Input" Data)

Adapun untuk antisipasi jika terjadi kekurangan blanko e-KTP, Tjahjo menjelaskan dalam tahun anggaran baru nanti Kemendagri akan mengajukan adanya blanko di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.

"Tahun depan dalam anggaran yang baru kalau memang perekonomiannya baik, kami akan mengajukan anggaran untuk Departemen Keuangan dan Bappenas agar tiap kecamatan di seluruh Indonesia sudah punya blanko untuk membuat E-KTP," tandas dia.