Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan: Ruhut Tak Bakal Dipecat dari Demokrat

Kompas.com - 22/08/2016, 13:10 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membenarkan bahwa Ruhut Sitompul tak lagi menjabat Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Meski dicopot dari posisi sebagai Koordinator Juru Bicara Partai, namun Syarief menegaskan Ruhut tak dipecat sebagai kader partai. "Enggak akan dipecat," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Adapun saat disinggung mengenai alasan pencopotan tersebut Syarief mengaku tak tahu. Menurutnya Dewan Kehormatan yang berperan sebagai pengawas kader lah yang mengetahui alasannya.

(Baca: SBY Nonaktifkan Ruhut Sitompul sebagai Koordinator Juru Bicara Demokrat)

Syarief enggan menjawab saat ditanya apakah pencopotan Ruhut terkait dukungan mantan artis itu ke Basuki Tjahaja Purnama menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Yang jelas, kata dia, pencopotan Ruhut bukan karena satu faktor. 

"Saya tidak tahu pasti, tentunya bukan karena satu faktor, ada beberapa-beberapa faktor saya tidak begitu jelas," tutur Anggota Komisi I DPR itu.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul dinonaktifkan sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto membenarkan hal tersebut. Meski digeser dari posisi Koordinator Juru Bicara, namun Ruhut masih sebagai kader Partai Demokrat.

(Baca: Ruhut: Ini Semua Berawal dari Kasus Korupsi Putu, Aku Bela KPK)

"Kami lagi ada penyegaran pengurus DPP. Penyegaran pengurus termasuk reposisi jabatan Bang Ruhut. Ingin memberikan kesempatan kepada kader lain," ujar Didik saat dihubungi, Senin.

Adapun saat ditanya terkait reposisi kader lain, Didik tak menjawab banyak. Menurutnya, hal tersrbut tengah diproses oleh DPP.

Kompas TV Ruhut Minta Haris Azhar Buktikan Perkataannya

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com