Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Minta Arcandra Diberhentikan Sementara jika Terbukti Dwi-kewarganegaraan

Kompas.com - 15/08/2016, 11:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, negara seharusnya tak mentoleransi adanya warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan.

Hal tersebut dinyatakan Fahri menyusul isu dwi-kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

"Tidak ada konsep dwi-kewarganegaraan. Sampai sekarang masih kita tolak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

"Khusus perkawinan campuran dan sebagainya, itu sudah diatur bahwa ada keringanan mereka untuk menjadi semacam permanent residence bagi mereka yang ingin berhubungan dengan keluarga di Indonesia," ujarnya.

Fahri menilai bahwa ranah ESDM adalah salah satu sektor yang paling penting dan diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga, jika Arcandra terbukti memiliki kewarganegaraan, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memberhentikannya sementara.

"Menurut saya sih Presiden harus memberhentikan dulu yang bersangkutan sampai ada klarifikasi yang panjang," kata dia.

Klarifikasi dari Badan Intelijen Nasional (BIN), menurut Fahri, juga sangat diperlukan untuk menelusuri rekam jejak atau track record setiap menteri. Ini termasuk rekam jejak Arcandra.

"Itu harus ada track record-nya. Dari dia lahir pernah enggak dia tidak loyal kepada bangsa kita, pernah enggak dia melakukan sesuatu yang mengancam kesatuan dan sebagainya," ucapnya.

Fahri menegaskan, menteri bukanlah pejabat negara biasa, tetapi bisa dikatakan sebagai "presiden" pada sektor yang dipegangnya. Oleh karena itu, klarifikasi yang transparan harus segera diberikan oleh pihak pemerintah.

"Yang penting harusnya pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi akan hak tersebut. Pada orang biasa saja enggak boleh dwi-kewarganegaraan. Apalagi orang yang menjabat di kursi pemerintahan," tutur Fahri.

Hingga saat ini, Arcandra menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia (WNI), bukan warga negara Amerika Serikat (AS).

(Baca: Ini Pernyataan Resmi Menteri ESDM soal Dwi-kewarganegaraan)

Penegasan ini diharapkan dapat menetralisasi rumor yang berkembang saat ini terkait kewarganegaraannya sebagai Menteri ESDM.

"Saya tuh orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli, lahir dan besar di Padang. Cuma pas kuliah S-2 dan S-3 saya kuliah di Amerika," ujar Arcandra.

Kompas TV Mensesneg: Menteri ESDM Punya Paspor Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com