Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Demokrasi Jangan Lagi Ditukar Sarung

Kompas.com - 11/08/2016, 16:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta para kepala desa untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakatnya.

Menurut Zulkifli, masyarakat masih perlu diberikan pendidikan politik agar tidak terjebak pada hal-hal negatif seperti politik uang.

Hal ini disampaikan Zukkifli saat membuka Munas III DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Bandar Lampung, Kamis (11/8/2016).

"Sebagai presiden desa, Anda juga agen perubahan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera dengan melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan lagi demokrasi Pancasila ditukar dengan harga yang murah cuma pakai sarung dan lainnya," kata Zulkifli, melalui keterangan tertulisnya, Kamis sore.

Menurut Zulkifli, jika rakyat disogok dengan cara-cara seperti itu, maka secara tidak langsung akan membuat kesenjangan sosial semakin tinggi.

Jika kondisi seperti itu tidak menjadi perhatian serius kepala desa dan pemerintah, maka dapat membuat tingkat harapan dan semangat hidup seseorang bisa menurun.

Akibatnya, masyarakat bisa terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkistis.

"Sebagai kepala desa, ujung tombak pembangunan, kalau desanya kuat dan makmur maka negara menjadi hebat. Kalau Anda sungguh bisa membuat desa jadi makmur maka negara akan menjadi hebat dan kuat," ujar Zulkifli.

Selain mengenai peran penting kepala desa, Zulkifli juga memberi sosialisasi empat pilar yang kerap dilakukan MPR di berbagai daerah.

Munas ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Wagub Lampung Bachtiar Basri, Ketua Umum DPP Apdesi Suhardi, perwakilan Dirjen Kemendagri serta ribuan kepala desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com