Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Haris Azhar ke Polisi, Pejabat TNI, Polri dan BNN Dianggap "Kebakaran Jenggot"

Kompas.com - 04/08/2016, 18:42 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba mengkritik sikap Polri, BNN dan TNI yang melaporkan Koordinator Kontras Haris Azhar ke polisi.

Haris dilaporkan terkait langkahnya mengungkap informasi yang disebutnya berasal dari Freddy Budiman. Haris dianggap mencemarkan nama baik institusi.

Mereka berpendapat, seharusnya apa yang disampaikan Haris menjadi informasi awal untuk ditindaklanjuti. Polri, BNN, TNI seharusnya menyelidiki ada tidaknya keterlibatan internal dalam kasus narkoba yang melibatkan Freddy.

"Orang-orang ini kebakaran jenggot, tiga instansi ini (TNI, BNN, dan Polri) kebakaran jenggot dan kemudian melaporkan dia," ucap pegiat HAM, Suciwati saat jumpa pers di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

(baca: Busyro Muqoddas: Tidak Mungkin Ada Niat Pencemaran Nama Baik dari Haris Azhar)

Ikut hadir Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Tokoh buruh Muchtar Pakhpahan Pegiat HAM Usman Hamid, aktivis senior Hatta Taliwang, Sekjen KSPI Muhammad Rusdi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, LBH Jakarta Arif Maulana, dan lainnya.

Suciwati mengatakan, lembaga-lembaga yang selama ini harusnya melindungi masyarakat justru bersikap bertahan dan berusaha melindungi diri sendiri.

"Bahkan kemudian, bukannya membersihkan malah membuat hal yang justru saya pikir tidak cantik bermainnya," kata dia.

(baca: Polri Tolak Disebut Anti-Kritik Terkait Laporkan Haris Azhar)

Sementara itu, Dahnil menyatakan bahwa orang-orang yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba ini siap mendukung Haris.

"Ya, kalau saudara Haris dijadikan tersangka berarti kami semua harus ditersangkakan juga karena kami menilai apa yang disampaikan Haris itu tujuannya baik," ujar Dahnil.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai, informasi yang disampaikan Haris Azhar soal Freddy Budiman harus dijadikan masukan bagi aparat untuk berbenah diri.

 

(baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

 

Haris mengaku bahwa Freddy menyampaikan soal adanya oknum polisi, BNN, dan TNI yang membantunya melakukan bisnis narkoba.

"Presiden mengingatkan kepada aparat untuk melihat kritik atau info itu sebagai masukan untuk melakukan koreksi apabila kritik dan info itu berkaitan dengan oknum aparatnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Halaman:


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com