Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Haris Azhar ke Polisi, Pejabat TNI, Polri dan BNN Dianggap "Kebakaran Jenggot"

Kompas.com - 04/08/2016, 18:42 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba mengkritik sikap Polri, BNN dan TNI yang melaporkan Koordinator Kontras Haris Azhar ke polisi.

Haris dilaporkan terkait langkahnya mengungkap informasi yang disebutnya berasal dari Freddy Budiman. Haris dianggap mencemarkan nama baik institusi.

Mereka berpendapat, seharusnya apa yang disampaikan Haris menjadi informasi awal untuk ditindaklanjuti. Polri, BNN, TNI seharusnya menyelidiki ada tidaknya keterlibatan internal dalam kasus narkoba yang melibatkan Freddy.

"Orang-orang ini kebakaran jenggot, tiga instansi ini (TNI, BNN, dan Polri) kebakaran jenggot dan kemudian melaporkan dia," ucap pegiat HAM, Suciwati saat jumpa pers di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

(baca: Busyro Muqoddas: Tidak Mungkin Ada Niat Pencemaran Nama Baik dari Haris Azhar)

Ikut hadir Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Tokoh buruh Muchtar Pakhpahan Pegiat HAM Usman Hamid, aktivis senior Hatta Taliwang, Sekjen KSPI Muhammad Rusdi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, LBH Jakarta Arif Maulana, dan lainnya.

Suciwati mengatakan, lembaga-lembaga yang selama ini harusnya melindungi masyarakat justru bersikap bertahan dan berusaha melindungi diri sendiri.

"Bahkan kemudian, bukannya membersihkan malah membuat hal yang justru saya pikir tidak cantik bermainnya," kata dia.

(baca: Polri Tolak Disebut Anti-Kritik Terkait Laporkan Haris Azhar)

Sementara itu, Dahnil menyatakan bahwa orang-orang yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba ini siap mendukung Haris.

"Ya, kalau saudara Haris dijadikan tersangka berarti kami semua harus ditersangkakan juga karena kami menilai apa yang disampaikan Haris itu tujuannya baik," ujar Dahnil.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai, informasi yang disampaikan Haris Azhar soal Freddy Budiman harus dijadikan masukan bagi aparat untuk berbenah diri.

 

(baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

 

Haris mengaku bahwa Freddy menyampaikan soal adanya oknum polisi, BNN, dan TNI yang membantunya melakukan bisnis narkoba.

"Presiden mengingatkan kepada aparat untuk melihat kritik atau info itu sebagai masukan untuk melakukan koreksi apabila kritik dan info itu berkaitan dengan oknum aparatnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com