Laporkan Haris Azhar ke Polisi, Pejabat TNI, Polri dan BNN Dianggap "Kebakaran Jenggot"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba mengkritik sikap Polri, BNN dan TNI yang melaporkan Koordinator Kontras Haris Azhar ke polisi.

Haris dilaporkan terkait langkahnya mengungkap informasi yang disebutnya berasal dari Freddy Budiman. Haris dianggap mencemarkan nama baik institusi.

Mereka berpendapat, seharusnya apa yang disampaikan Haris menjadi informasi awal untuk ditindaklanjuti. Polri, BNN, TNI seharusnya menyelidiki ada tidaknya keterlibatan internal dalam kasus narkoba yang melibatkan Freddy.

"Orang-orang ini kebakaran jenggot, tiga instansi ini (TNI, BNN, dan Polri) kebakaran jenggot dan kemudian melaporkan dia," ucap pegiat HAM, Suciwati saat jumpa pers di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

(baca: Busyro Muqoddas: Tidak Mungkin Ada Niat Pencemaran Nama Baik dari Haris Azhar)

Ikut hadir Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Tokoh buruh Muchtar Pakhpahan Pegiat HAM Usman Hamid, aktivis senior Hatta Taliwang, Sekjen KSPI Muhammad Rusdi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, LBH Jakarta Arif Maulana, dan lainnya.

Suciwati mengatakan, lembaga-lembaga yang selama ini harusnya melindungi masyarakat justru bersikap bertahan dan berusaha melindungi diri sendiri.

"Bahkan kemudian, bukannya membersihkan malah membuat hal yang justru saya pikir tidak cantik bermainnya," kata dia.

(baca: Polri Tolak Disebut Anti-Kritik Terkait Laporkan Haris Azhar)

Sementara itu, Dahnil menyatakan bahwa orang-orang yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba ini siap mendukung Haris.

"Ya, kalau saudara Haris dijadikan tersangka berarti kami semua harus ditersangkakan juga karena kami menilai apa yang disampaikan Haris itu tujuannya baik," ujar Dahnil.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai, informasi yang disampaikan Haris Azhar soal Freddy Budiman harus dijadikan masukan bagi aparat untuk berbenah diri.

(baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Haris mengaku bahwa Freddy menyampaikan soal adanya oknum polisi, BNN, dan TNI yang membantunya melakukan bisnis narkoba.

"Presiden mengingatkan kepada aparat untuk melihat kritik atau info itu sebagai masukan untuk melakukan koreksi apabila kritik dan info itu berkaitan dengan oknum aparatnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Presiden, lanjut Johan, menekankan bahwa aparat sebaiknya berdialog dengan Haris untuk menelusuri informasi yang disampaikan Freddy.

Presiden juga menekankan harus ada bukti yang kuat bahwa oknum aparat itu terlibat bisnis narkoba.

"Kalau ada (oknum aparat yang terlibat), Presiden tegas menyampaikan harus diusut tuntas," tambah Johan.

Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar. Saat ignin mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy.

(baca: Alasan TNI Ikut Laporkan Haris Azhar ke Polisi)

Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000. Sehingga, ia tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan Freddy.

Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.

Cerita yang diungkapkan Haris ketika Freddy sudah dieksekusi mati tersebut berujung polemik. (baca: Dilaporkan Polisi, TNI, dan BNN ke Polri, Ini Tanggapan Haris Azhar)

Pihak BNN, TNI dan Polri belakangan melaporkan Haris dengan tuduhan melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).