Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Akan Libatkan Kemenkominfo dan Kemendikbud dalam Upaya Deradikalisasi

Kompas.com - 02/08/2016, 16:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Suhardi Alius mengatakan, upaya deradikalisasi tak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Apalagi, menurut dia, saat ini paham radikalisme justru beredar luas di media sosial dan bahkan di beberapa buku pelajaran agama.

"Menyikapi peredaran paham radikalisme yang masif di media sosial dan bahkan mulai merambah di dunia pendidikan maka BNPT mutlak harus melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," ujar Suhardi, di Rancamaya, Bogor, Selasa (2/8/2016).

Dia mengatakan, nantinya Menkominfo harus menertibkan situs yang menggiring opini ke masyarakat untuk bertindak radikal.

"Jadi pekerjaan rumah Menkominfo saat ini bukan menutup situs pornografi saja tetapi juga situs yang mengajarkan seseorang untuk melakukan tindakan terorisme," ucap Suhardi.

"Apalagi sekarang generasi muda bisa bebas mengakses dunia maya," tuturnya.

Sedangkan dengan Kemendikbud, BNPT akan berupaya menghentikan perederan buku pelajaran agama yang mengajarkan siswa untuk bertindak radikal.

Menurut Suhardi, beberapa tahun terakhir kerap muncul buku pelajaran agama yang mengajarkan siswa untuk bertindak radikal.

Selain itu Suhardi pun mengatakan, saat ini di beberapa sekolah terdapat siswa yang juga memiliki pola pikir radikal. Pernyataan ini merujuk hasil survei Setara Institute yang dilakukan di 114 sekolah di Jakarta dan Bandung pada 2015.

Dari survei tersebut sebanyak 16,9 persen responden menilai anggota Negara Islam Irak dan Suriah yang dikenal dengan sebutan ISIS dianggap sebagai para pejuang agama.

"Makanya, berkaca dari realitas dunia maya dan dunia pendidikan yang ternyata menjadi celah penyebaran paham radikal, kemitraan antara BNPT dan Kemenkominfo serta Kemendikbud harus segera dibangun untuk upaya deradikalisasi," ujar Suhardi.

"Terlebih saat ini target rekrutmen radikalisme sebagian besar berada di usia muda, khususnya SMA karena rentang usia tersebut merupakan momen pencarian jati diri," lanjut dia.

Kompas TV Masyarakat Diminta Antisipasi Radikalisme
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com