Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Duitnya Banyak, Ada di Bawah Bantal, Ada yang di Luar Negeri

Kompas.com - 01/08/2016, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat informasi bahwa uang warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri berjumlah fantastis. Oleh karena itu, ia meminta warga negara Indonesia (WNI) untuk memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Negara kita, Indonesia, itu duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, di bawah kasur, ada yang disimpan di luar negeri," ujar Jokowi saat memberikan sosialisasi UU Tax Amnesty di depan 10.000 pelaku usaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

(Baca: Sri Mulyani Stop Semua Proses Pemeriksaan Pidana Pajak Demi "Tax Amnesty")

Ada dua versi informasi yang didapatkan Jokowi. Versi pertama, uang warga Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun. Versi kedua, jumlahnya lebih dari itu.

Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pemerintah memberikan fasilitas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan dana-dana tersebut ke dalam negeri.

"Undang-undang itu untuk memberikan kepastian hukum, payung hukum, agar yang memiliki uang tadi yakin kalau mendeklarasikan aset, repatriasi, uangnya masuk, tidak ada sanksi," ujar Jokowi.

(Baca: Saat Jokowi Minta Kapolri dan Jaksa Agung Yakinkan 10.000 Pengusaha soal "Tax Amnesty")

Dengan program Tax Amnesty, uang tersebut akan diinvestasikan ke dalam sejumlah sektor. Jokowi juga yakin peluang keuntungan investasi di Indonesia akan jauh lebih besar ketimbang di luar negeri jika wajib pajak merepatriasi harta mereka.

"Dibawa ke sini enggak akan berkurang serupiah pun kalau diinvestasikan. Bahkan peluang yang ada di Indonesia lebih baik dari sisi return jika dibandingkan luar negeri. Saya yakin itu," ujar Jokowi.

Ada banyak sektor yang dapat dimasuki oleh dana hasil repatriasi itu mulai dari Surat Berharga Negara (SBN), Surat Utang Negara (SUN), Obligasi BUMN hingga investasi langsung, seperti pelabuhan, jalur kereta, bandar udara, perumahan rakyat, pengembangan industri kelautan dan sebagainya.

(Baca: Jokowi Prediksi Peserta "Tax Amnesty" Melonjak pada Awal September 2016)

Selain itu, ada pula proyek pengembangan tempat wisata di 10 lokasi di Indonesia antara lain, Wakatobi, Candi Borobudur, Wisata Danau Toba, Pulau Komodo dan Tanjung Lesung.

"Jadi, keinginan kita, marilah kita bawa uang itu untuk bisa bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara kita. Karena kita semua hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tinggal di Indonesia mencari rezeki di Indonesia," ujar dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com