Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Timses Ahok, Nusron Wahid Akan "Ngobrol" ke Jokowi soal Posisinya di BNP2TKI

Kompas.com - 30/07/2016, 14:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid berencana akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk membicarakan jabatannya di BNP2TKI.

Hal tersebut menyusul penunjukan Nusron sebagai Ketua Tim Pemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017.

Keputusan untuk mundur dari jabatan merupakan kewenangan pribadinya. Namun, Nusron mengaku akan tetap meminta izin pada Jokowi.

"Saya akan sowan ke Pak Jokowi. 'Saya akan diangkat jadi timses Ahok. Boleh apa tidak? Kalau boleh, tentunya saya akan merangkap jabatan di sini, etis apa tidak. Diperkenankan apa tidak'," ujar Nusron di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

"Yang namanya jabatan itu amanah, mundur enggak boleh, pamali namanya," kata dia.

Ia menambahkan, timses baru dikatakan resmi jika sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, tugasnya hanyalah melakukan tugas sebagai semacam koordinator komunikasi.

Pekerjaan sebagai timses, lanjut dia, juga hanya pekerjaan temporer selama beberapa bulan.

"Dan ini bukan sebuah pekerjaan cuma menggalang sebuah pekerjaan politik saja," kata politisi Partai Golkar itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Nusron Wahid belum resmi menjadi ketua tim suksesnya.

Basuki mengatakan hal itu harus dikoordinasikan lagi dengan tiga partai politik pendukungnya.

"Sementara tiga partai kan mesti ada koordinator untuk ngatur-ngatur, dia (Nusron) belum resmi jadi timses," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).

Basuki mengatakan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi ketua tim sukses. (Baca: Alasan Ahok Pilih Nusron Wahid Jadi Ketua Tim Pemenangannya)

Jika Nusron Wahid menjadi ketua timses, kata Basuki, Nusron pasti harus mengurus jabatannya sebagai Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga.

"Kalau resmi kan dia harus berhenti," ujar Basuki. (Baca: Ahok: Nusron Wahid Harus Berhenti dari Kepala BNP2TKI jika Jadi Ketua Timses)

Kompas TV Ahok Pilih Parpol, Lulung Batal Potong Kuping
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com