Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Ditarik Masuk ke Kabinet, Ini Komentar Aburizal Bakrie

Kompas.com - 27/07/2016, 19:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie angkat bicara soal sosok Sri Mulyani yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menempati posisi Menteri Keuangan.

Sri Mulyani dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Rabu siang, bersamaan dengan pelantikan 11 menteri lain.

"Baik-baik saja. Sri Mulyani jelas ketokohannya dan kemampuannya," kata Aburizal di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Aburizal mengaku sempat menyampaikan pada DPP Partai Golkar tentang prediksinya bahwa Sri Mulyani akan kembali menduduki kursi menteri.

"Terus terang saja satu tahun lalu sudah saya sampaikan di DPP. Rasanya Sri Mulyani akan jadi menteri lagi," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia pun berharap masuknya Sri Mulyani ke kabinet dapat membawa angin segar bagi sektor perekonomian Indonesia.

"Tahun depan pemerintah diharapkan lebih bisa mengawasi masalah pembangunan dan ekonomi bagi rakyat. Itu yang paling penting," kata dia.

Hubungan Sri Mulyani dan Aburizal diketahui publik sempat memanas beberapa tahun lalu.

Dalam wawancaranya dengan harian bisnis The Wall Street Journal edisi Asia terbitan Kamis (10/12/2009), Sri Mulyani terang-terangan menyebut nama Aburizal, mantan sejawatnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu I.

"Aburizal Bakrie is not happy with me," kata Sri Mulyani.

"Saya tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepada saya," tuturnya. I

a menyebutkan, pangkal ketegangan antara dirinya dan Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, adalah saat dirinya menolak penghentian sementara saham-saham beberapa perusahaan milik keluarga Bakrie tahun lalu.

Saat itu, saham-saham keluarga Bakrie rontok, terseret anjloknya saham Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan milik Bakrie. 

Selain BUMI, lima emiten lainnya adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR),  PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG).

Menurut Sri Mulyani, yang meminta penghentian perdagangan adalah Ical, panggilan Aburizal. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham-saham Grup Bakrie mulai 7 Oktober 2008. 

Waktu itu saham BUMI sempat melorot hingga Rp 425 per saham, dari sekitar Rp 8.000-an per lembar.

Sri Mulyani juga menambahkan, tahun sebelumnya pernah memberlakukan larangan bepergian kepada beberapa eksekutif perusahan tambang batu bara, termasuk kepada keluarga besar Bakrie, terkait perselisihan pembayaran royalti penjualan batu bara.

Kompas TV Inilah Susunan Menteri Baru Kabinet Kerja Jokowi-JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com