Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Mantan Menko Polhukam Tedjo Edhi kepada Wiranto

Kompas.com - 27/07/2016, 15:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno menilai, tak ada yang istimewa di dalam perombakan Kabinet Kerja saat ini.

Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat tidak memandang negatif perombakan yang dilakukan.

“Anggap saja itu adalah untuk meningkatkan kinerja, untuk penyegaran organisasi. Mudah-mudahan, kita berharap dengan reshuffle ini, kinerja kabinet akan lebih baik dari waktu ke waktu,” ujar Tedjo di Kantor Wakil Presiden, Rabu (27/7/2016).

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden yang diatur di dalam Undang-undang. Sepanjang perombakan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya perombakan itu mendapatkan dukungan.

(Baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Salah satu posisi menteri yang dirombak yaitu, Menkopolhukam. Posisi itu kini dijabat oleh Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yang menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut digeser menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Kepada Wiranto, Tedjo berpesan, agar mantan Menhankam Pangab di era Presiden Soeharto itu, dapat memenuhi beban kerja yang diberikan Presiden Joko Widodo ke depan. Ia berharap, agar Wiranto dapat fokus menyelesaikan setiap persoalan yang ada.

“Demi kepentingan bangsa dan negara itu saja. Jadi harus fokus. Saya harapkan nanti akan lebih baik ke depan nanti,” ujar dia.

Kompas TV Inilah Susunan Menteri Baru Kabinet Kerja Jokowi-JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com