Luhut: Menteri yang Tidak Turun ke Masyarakat Akan Diganti

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung soal reshuffle (perombakan) kabinet saat memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7/2016).

Luhut mengatakan, para menteri Kabinet Kerja yang dianggap tidak pernah turun ke masyarakat dan kinerjanya kurang baik pasti akan diganti.

Menurut dia, reshuffle bisa terjadi kapan saja tergantung Presiden Joko Widodo. "Kalau kerjanya baik dan dirasa Presiden perlu ya tidak di-reshuffle. Karena itu hak prerogatif presiden. Tapi yang pasti akan di-reshuffle-lah kalau tidak turun ke masyarakat," ujar Luhut.

(Baca: Fadli Zon Berharap "Reshuffle" Tak Timbulkan Masalah Baru)

Luhut menuturkan, saat ini Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinet melakukan banyak hal untuk percepatan ekonomi dan pembangunan pemerataan.

Hal ini kemudian yang menuntut para menteri untuk bisa meningkatkan etos kerja dan benar-benar turun melihat kondisi riil di masyarakat.

Luhut mengaku tidak mengetahui kapan reshuffle akan direalisasikan dan siapa menteri yang akan diganti. Namun, ia mengatakan, Presiden melakukan banyak perubahan dan perlu didukung oleh kabinet yang solid dan satu suara.

"Tidak ada yang tahu apa yang ada di benak Presiden. Siapa dan kapan reshuffle akan dilakukan," kata Luhut.

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Selain itu, dia juga mengatakan, menteri sebagai pejabat negara merupakan pelayan masyarakat. Diharapkan setelah kabinet dirombak, jajaran pemerintah benar-benar memiliki etos kerja yang baik dan bisa mengerti apa yang diperlukan masyarakat.

Kabar mengenai perombakan kabinet kembali berembus dari Istana Kepresidenan. Hal ini disebabkan beredarnya kabar bahwa Presiden Joko Widodo melarang menteri-menterinya keluar dari Jakarta selama sepekan ini.

Rapat Kabinet Paripurna

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan kabar bahwa Presiden Joko Widodo melarang semua menterinya meninggalkan DKI Jakarta selama 25 hingga 29 Juli 2016. Meski demikian, Pratikno mengatakan bahwa larangan tersebut wajar adanya.

Sebab, satu hari di antara sepekan itu, Presiden akan menggelar rapat kabinet paripurna di mana semua menteri dan pimpinan lembaga wajib hadir.

"Pekan ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Jadi seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir, itu saja," ujar Pratikno di kantornya di Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Selama Sepekan Ini Jokowi Larang Menteri-menteri Tinggalkan Jakarta)

Pratikno juga membantah bahwa sidang kabinet paripurna kali ini istimewa lantaran Presiden sampai mengeluarkan larangan menteri-menterinya ke luar Jakarta. Menurut dia, setiap menjelang rapat paripurna kabinet, Presiden selalu meminta para pembantunya untuk tidak keluar dari Ibu Kota agar dapat hadir dalam sidang tersebut.

"Jadi itu sangat biasa dilakukan. Setiap rapat juga begitu, tidak ada yang beda-beda," ujar Pratikno. Sidang kabinet paripurna kali ini pun tidak spesifik membahas suatu topik. Menurut Pratikno, sidang kabinet membahas program-program pemerintah secara umum.