Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau

Kompas.com - 25/07/2016, 12:55 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabinet kembali mengemuka beberapa waktu terakhir. Terkait isu tersebut, Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Sudding mempersilakan jika ada menterinya yang dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, agar tak terus bergulir mejadi wacana, Sudding menyarankan agar Jokowi segera menegaskan apakah akan dilakukan perombakan kabinet atau tidak.

"Jokowi beri kepastian. Kalau reshuffle, reshuffle. Kalau tidak, ya tidak. Supaya menteri-menteri tidak dalam suasana kegalauan," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

Saat disinggung mengenai isu perombakan kabinet yang mingkin terjadi pekan ini, Sudding mengatakan memang ada komunikasi politik yang dibangun oleh Ketua Umum Partai Hanura dengan Jokowi.

Namun, komunikasi tersebut tak secara khusus membicarakan tentang perombakan kabinet melainkan merupakan komunikasi rutin antara partai-partai pendukung pemerintah.

(Baca: Istana: Evaluasi Menteri Belum Tentu Berujung "Reshuffle" Kebinet)

"Komunikasi antara partai-partai pendukung ya biasa dilakukan. Tapi tidak dalam diskusi reshuffle," sambung dia.

Adapun saat ini Partai Hanura memiliki dua kursi menteri di kabinet, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang diduduki Yuddi Chrisnandi dan Menteri Perindustrian yang dipegang Saleh Husin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X