Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Terus Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang dua tahun berjalannya pemerintahan. Hal tersebut tergambar dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 30 persen lainnya mengaku tidak puas. Angka ini terus naik dari Juni 2015. Saat itu, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi hanya 41 persen.

"Tingkat kepuasan masyarakat terus meningkat, terus menanjak. Dari 41 persen ke 67 persen. Masyarakat memperesepsi kinerja Jokowi dengan kabinetnya sangat memuaskan," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas.

Masyarakat umumnya puas dengan kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, menciptakan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta menciptakan rasa keamanan.

Namun, masyarakat kurang puas dengan kinerja Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, memenuhi harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga menyediakan lapangan kerja.

Kepuasan masyarakat terhadap Jokowi ini pun berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas. Jika pilpres digelar saat waktu survei, maka responden yang memilih Jokowi 32,4 persen. Pesaing terberat Jokowi, Prabowo Subianto, hanya dipilih oleh 9,4 responden.

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menilai, banyak anggota masyarakat yang tidak puas dengan hal-hal yang terkait kesejahteraan sosial karena Jokowi memang tak mengambil jalan pintas dalam membangun pemerintahannya. Ia mencontohkan kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM dan mengalihkannya ke infrastruktur.

"Hal ini terkonfirmasi dari bagaimana kepuasan publik terhadap infrastruktur itu sangat tinggi. Memang itu pilihan yang dilakukan Jokowi. Membangun infrastruktur tidak instan," kata dia.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, pada awal masa pemerintahan Jokowi belum bisa mengonsolidasikan kekuatan politik di sekitarnya.

Akibatnya, dalam menyusun kabinet, memilih Kapolri, hingga mengambil kebijakan strategis, Jokowi terjebak dengan kepentingan parpol pendukungnya dan publik tidak puas dengan itu.

"Akibatnya, baru 3 bulan pemerintahan berjalan, masa bulan madunya sudah berakhir," kata Burhan.

Namun setelah PPP, Golkar, dan PAN masuk ke pemerintahan, Jokowi lebih bisa mengonsolidasikan kekuatan politiknya. Jokowi bisa mengambil pilihan dengan bebas. Hal ini terlihat dari penolakan Jokowi terhadap revisi UU KPK dan penunjukan Tito Karnavian sebagai Kapolri.

"Jokowi punya bargaining position yang kuat untuk mengatakan tidak kepada partai pendukungnya," ucap Burhan.

Survei SMRC ini dilakukan pada 22-28 Juni 2016. Jumlah responden adalah 1.220 dipilih secara random. Margin of error adalah 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.