Sembilan Komisioner Terpilih KPI Diharapkan Bisa Tepis Keraguan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais mengatakan, pihaknya telah mewanti-wanti sembilan komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menepis segala keraguan, serta mampu menegakkan Undang-Undang Penyiaran dengan baik.

"Silakan saja mengatakan KPI baru ini kurang sempurna. Supaya mereka terpecut untuk memberi bukti bahwa KPI baru tidak seperti yang dicurigai orang," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Ia menambahkan, Komisi I menerima 27 nama calon komisioner KPI lewat proses yang sudah sangat ketat dari panitia seleksi. Sehingga, semua nama tersebut diakuinya layak menjadi komisioner KPI.

Hanya saja, perlu dipilih nama-nama terbaik dari yang terbaik. Ia pun membantah jika ada unsur politis dalam pemilihan komisioner KPI tersebut.

"Saya kira tidak ada unsur politisasi, memang mereka yang terbaik. Komisi I sudsh sepakat mereka itu yang mewakili publik. Tinggal dibuktikan saja," tutur Politisi PAN itu.

Sebanyak sembilan orang terpilih menjadi komisioner oleh Komisi I DPR melalui proses voting.

Mereka adalah Nuning Rodiyah, Sudjarwanto Rahmat, Muhammad Arifin, Yuliandre Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, H Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Agung Suprio.

Sejumlah pihak meragukan nama-nama tersebut. Salah satunya Pakar Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando.

Ia menilai, sembilan komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan bahwa pertimbangan politis lebih menentukan dari pada kepentingan masyarakat.

"Karena tiga orang yang kami pikir punya rekam jejak yang bagus hampir tidak ada yang memilih," kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Ade mengatakan ketiga orang itu adalah Ignatius Haryanto, Agus Sudibyo, dan Redemptus Kristiawan.

Menurut Ade, ketiga orang tersebut banyak terlibat dalam proses demokratisasi penyiaran, rajin menulis di media massa, dan menunjukkan kemampuan yang baik saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.