Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Punya Kepala Baru, Menkes Harap Kasus Vaksin Palsu Tak Terulang

Kompas.com - 20/07/2016, 11:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moloek mengucapkan selamat kepada Penny Kusumastuti Lukito yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) oleh Presiden Joko Widodo.

Dia berharap, di bawah kepemimpinan Penny, kasus beredarnya vaksin palsu yang baru saja terjadi tak kembali terulang di kemudian hari.

"Karena kita tahu akhir-akhir ini dengan terbongkarnya vaksin palsu peran BPOM itu cukup besar. Mudah-mudahan dengan suasana baru, harapan saya tentu ada perbaikan, ada peningkatan," kata Menkes usai menghadiri pelantikan Kepala BPOM di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

(Baca: Jokowi Akan Tambah Kewenangan BPOM untuk Perkuat Penindakan)

Nila menilai, kinerja BPOM selama ini masih memiliki kekurangan. Menurut dia, masih diperlukan perbaikan di beberapa sektor agar BPOM bisa bekerja secara optimal.

Ia berharap, Penny bisa belajar dari pengalaman yang terjadi selama ini untuk mereformasi BPOM secara menyeluruh.

"Kita bisa melihat mana yang bisa diperbaiki. Kelemahan itu kan selalu ada. Jadi kita selalu belajar dari suatu pengalaman. Seperti vaksin ini lah," tambah Menkes.

Menkes mengaku pihaknya siap bekerjasama dengan BPOM dalam mengawasi beredarnya vaksin dan obat-obatan di rumah sakit dan klinik.

Penny diangkat berdasarkan surat Keppres Nomor 68/TPA/2016 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi BPOM.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, pelantikan Kepala BPOM ini merupakan langkah awal dari restukturisasi lembaga tersebut. Pramono mengakui, pergantian Kepala BPOM sekaligus rencana penambahan kewenangan BPOM ini adalah imbas dari terungkapnya perkara vaksin palsu oleh penyidik Bareskrim beberapa waktu lalu.

"Persoalan vaksin palsu ini menjadi pemicu pemerintah untuk mellakukan apa yang disebut restrukturisasi," ujar Pramono.

(Baca: Ketua Komisi IX DPR: BPOM Perlu Diperkuat dengan Kewenangan Menindak)

 

Kasus vaksin palsu diungkap Badan Reserse Kriminal Polri lewat serangkaian penangkapan produsen dan distributor. Kini total 23 orang sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Tak cuma produsen, distributor dan sales, polisi juga menyeret dokter dan bekas kepala rumah sakit. Bareskrim masih mengembangkan kasus ini untuk mencari keterlibatan sejumlah pihak. 

Kompas TV BPOM: 2 RS Dapatkan Vaksin Secara Ilegal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com