Ketua Komisi IX DPR: BPOM Perlu Diperkuat dengan Kewenangan Menindak

Kompas.com - 19/07/2016, 22:15 WIB
Anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOAnggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Palsu akan memperkuat fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menindak peredaran obat serta vaksin palsu.

"Jadi kami inginnya BPOM jadi mata publik dan bisa menindak jika menemukan obat atau vaksin palsu beredar di masyarakat," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Dede mengatakan saat ini di daerah marak beredar obat-obatan yang sebenarnya dilarang. Hal ini menunjukkan perlunya peran BPOM dalam diperkuat.

(Baca: Jokowi Akan Tambah Kewenangan BPOM untuk Perkuat Penindakan)

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan Kementerian Kesehatan harus segera merevisi empat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang sebelumnya telah direkomendasikan Komisi IX Yakni Permenkes nomor 30 tahun 2014 Tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Permenkes Nomor 58 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah.

"Nah, kalau empat Permenkes itu sudah direvisi, fungsi pengawasan kembali di BPOM, tinggal nantinya fungsi BPOM dalam penindakan yang diperkuat, bisa jadi nanti ada aparat penegak hukum di dalamnya, format lengkap dan pastinya nanti dibahas di Panja," tutur Dede.

(Baca: BPOM Temukan Vaksin Palsu di Luar Jakarta)

Bareskrim Polri telah menetapkan 23 orang tersangka dalam kasus peredaran vaksin palsu ini. Mereka yang menjadi tersangka terdiri dari dokter, kepala rumah sakit, apoteker, bidan, hingga distributor dan produsen vaksin palsu.

Setelah ditelusuri, pihak rumah sakit mengaku mencari vaksin selain yang diberikan pemerintah karena stok yang kerap habis. Di sisi lain, rumah sakit harus melayani banyak anak yang harus diberikan vaksin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X