Orangtua Korban Vaksin Palsu Temui Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu mendatangi pimpinan DPR untuk mengadukan keluhan mereka terkait kasus vaksin palsu.

Mereka mengeluhkan pihak rumah sakit yang dianggap tidak kooperatif atas permintaan para orangtua.

"Padahal dari awal kami sudah minta pihak manajemen rumah sakit untuk mengeluarkan rekam medis anak-anak yang divaksin di rumah sakit sejak 2003 hingga 2016 dan juga melakukan medical check up, tapi mereka tak kunjung melakukan hal tersebut," ujar August Siregar orangtua korban vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Karena itu, August mendatangi pimpinan DPR dengan harapan para wakil rakyat tersebut mampu mendesak Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap rumah sakit yang terbukti menggunakan vaksin palsu.

(Foto: Tangis dan Amarah Orangtua Anak Korban Vaksin Palsu)

"Harapan kami DPR bisa mendesak Kemenkes dan pihak berwenang lainnya untuk melakukan investigasi menyeluruh kepada Rumah Sakit Harapan Bunda dan selainnya, supaya terbongkar apakah ini murni oknum atau rumah sakit juga berperan," kata August.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin yang menerima August beserta rombongan berjanji akan menindaklajuti aspirasi mereka.

"Pasti akan kami dengar dan segera kami sikapi karena ini sudah sangat masif dan harus segera diselesaikan," kata Ade yang ditemani tiga Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Fadli Zon.

(baca: Cerita Dokter RS Pengguna Vaksin Palsu yang Dipukul Orangtua Pasien)

Imunisasi ulang secara bertahap mulai dilaksanakan hari Senin (18/7) bagi anak-anak yang mendapat vaksin palsu. Selain terus mendata korban kasus pemalsuan vaksin di sejumlah tempat, pemerintah juga menjamin vaksin yang digunakan asli dan stok mencukupi.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes M Subuh seperti dikutip Kompas, menegaskan, pemerintah menjamin stok vaksin mencukupi untuk imunisasi ulang bagi semua korban yang membutuhkan.

Vaksin diambil dari stok untuk imunisasi rutin dan biaya operasional memakai alokasi yang ada. Anggaran vaksin nasional Rp 1,2 triliun.

(baca: Menkes Pastikan Tak Ada Kelangkaan Vaksin)

Imunisasi ulang itu memakai dua macam, yakni vaksin pentavalen untuk kekebalan lima penyakit (difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B), serta vaksin polio oral sesuai pedoman Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Vaksin campak akan diberikan sebulan ke depan.