Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Jadi Korban, Dokter RS Harapan Bunda Minta Penangguhan Penahanan

Kompas.com - 18/07/2016, 12:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus vaksin palsu dr Indra Sugiarno, melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Harapan Bunda itu ditahan penyidik sejak Jumat (15/7/2016) pagi.

"Tujuan saya ke sini untuk memberikan surat permohonan penangguhan penahanan," ujar kuasa hukum Indra Fahmi B Rajab di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun, surat tersebut tidak diberikan langsung ke penyidik maupun Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Menurut Fahmi penyidik dan Direktur Tipid Eksus tak sedang berada di kantor.

Fahmi mengatakan, dirinya juga sempat bertemu dengan Indra di rumah tahanan Bareskrim Polri. "Saya hanya ceritakan proses yag akan saya lakukan sekarang. Ke depannya saya koordinasi dengan penyidik," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan, kliennya tidak menyadari bahwa vaksin yang diberikan kepada pasien adalah palsu. Dalam hal ini, Fahmi menyebut Indra sebagai korban penipuan sales obat bernama S.

"Pasien-pasien juga tahu lah dia seperti apa. Di sini saya garis besarkan, pak Indra ini sebagai korban," kata Fahmi.

Pihak Kepolisian tengah mendalami kemungkinan adanya terlibatnya dokter lain di Rumah Sakit Harapan Bunda dalam kasus vaksin palsu.

Terdata, sebanyak 44 peserta imunisasi di RS Harapan Bunda dipastikan menjadi korban vaksin palsu. Selama menjalani vaksin, mereka ditangani dr Indra.

Menteri Kesehatan Nila Dwujita Anfasa Moeloek, sebelumnya mengumumkan 14 rumah sakit yang menjadi pengguna vaksin palsu. RS Harapan Bunda merupakan satu dari 14 rumah sakit tersebut. 

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Selain itu, dibeberkan pula delapan klinik dan bidan yang juga pemakai vaksin tidak asli. Vaksinasi ulang pun dilakukan hari ini di beberapa fasilitas kesehatan.

(Baca juga: Pantau Langsung Vaksin Ulang, Jokowi Minta Masyarakat Tenang)

Kementerian Kesehatan, kata Nila, sudah membuka posko pengaduan vaksin palsu, yakni di nomor 021-1000567.

Kompas TV BPOM Akui Telah Lalai

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com