Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putu Sudiartana Diduga Bertindak sebagai Makelar Proyek

Kompas.com - 13/07/2016, 07:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana bertindak sebagai makelar proyek.

Pasalnya, uang suap yang diterima Putu berasal dari hasil pengurusan proyek yang tidak berkaitan dengan tugasnya di Komisi III DPR.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pola kasus yang menjerat Putu sebenarnya telah beberapa kali ditemukan pada penerima suap yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Misalnya, posisi formal atau domain pekerjaan penerima suap tidak berkaitan langsung dengan perkara atau proyek yang diurus.

"KPK menemukan ada dugaan dia (Putu) punya kemampuan untuk mengurus perkara," ujar Priharsa, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/7/2016).

Dalam kasus Putu, menurut Priharsa, meski proyek yang diupayakan tidak terkait dengan posisinya di Komisi III DPR, bisa jadi ia hanya mengandalkan pengaruh yang dimiliki.

Dengan kata lain, pemberi suap meyakini bahwa Putu dapat melakukan sesuatu karena terkait dengan jabatannya sebagai legislator.

Dalam jumpa pers beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang melibatkan Putu Sudiartana berhubungan dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan yang anggarannya berasal dari APBN-P 2016.

Pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat tersebut nilainya mencapai Rp 300 miliar.

Hingga kini, KPK masih mendalami peranan Putu karena dia mengurusi wilayah kerja yang bukan menjadi lingkup kerja Komisi III DPR.

Proyek pembangunan jalan dan infrastruktur merupakan domain kerja Komisi V DPR.

Kompas TV Penangkapan Putu Sudiartana Penuh Intervensi? (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com