Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Optimistis Pelaksanaan Pilkada Serentak Tak Terganggu

Kompas.com - 12/07/2016, 12:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, kerja KPU akan tetap berjalan seperti biasa pasca-meninggalnya Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Husni meninggal dunia karena sakit pada Kamis (7/7/2016) lalu.

"Karena keputusan tetap bisa diambil. Masih memenuhi syarat kuorum yang minimal dihadiri oleh lima komisioner. Hingga sekarang kuorum tidak terganggu dan terus terpenuhi. Kami semua bisa melaksanakan proses penyelenggaraan pilkada serentak," ujar Arief, saat diwawancarai di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

Arief mengatakan, pada rapat pleno KPU hari in, akan dipilih pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU selama seminggu ke depan.

Pekan depan, para komisioner sepakat untuk segera memilih Ketua KPU definitif.

Hal senada disampaikan oleh Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay.

Dia mengatakan, posisi Plt Ketua KPU hanya akan berlaku hingga minggu ini.

"Itu untuk fungsi-fungsi administratif saja, semisal tanda tangan, karena kalau soal keputusan kan kami sifatnya kolektif kolegial," ujar Hadar.

Hadar menambahkan, proses pemilihan Plt Ketua KPU bisa menggunakan berbagai mekanisme seperti musyawarah mufakat dan voting.

"Ini proses yang biasa, karena setiap keputusan kan sudah biasa diambil secara kolektif, kemungkinan besar melalui rembukan dari kami, tidak harus voting," kata Hadar. 

Dia menegaskan, tak ada arahan dari pihak manapun untuk menunjuk pihak tertentu menjadi Plt Ketua KPU.

"Sama sekali tak ada arahan dan intervensi, yang jelas akan kami pilih hari ini. Plt Ketua KPU, dan itu pun dia bisa jadi pula nantinya menjabat Ketua KPU definitif yang akan kami pilih minggu depan, dan bisa pula tidak," tutur Hadar.

"Karena pemilihan Ketua KPU definitif itu wewenang internal KPU, sedangkan komisioner itu wewenangnya Presiden, ditunggu saja," lanjut dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum akan memilih ketua pengganti almarhum Husni Kamil Manik.

KPU akan segera menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti Husni Kamil Manik.

Wafatnya Husni beberapa waktu lalu membuat jabatan komisioner yang semula diisi tujuh orang kini hanya diisi enam orang.

Berkurangnya satu orang komisioner, mengharuskan KPU meminta satu orang lagi untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan almarhum Husni. 

Kompas TV Jenazah Ketua KPU Husni Dimakamkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com