Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sebut Penyandera WNI di Filipina Bukan Kelompok Ideologis Abu Sayyaf

Kompas.com - 24/06/2016, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mendapat informasi dari intelijen terkait kelompok perompak yang menyandera tujuh WNI di Laut Sulu, Filipina, Rabu (22/6/2016).

"Saya sampaikan sebelumnya, saya dapat informasi dari intelijen, ini bukan kelompok Abu Sayyaf karena ideologis, tetapi sempalan Abu Sayyaf yang pragmatis," ujar Akom, sapaan akrabnya, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Dia pun mengingatkan agar pemerintah secepatnya menangani kasus penyanderaan tersebut. Pasalnya, kasus penyanderaan di perairan Filipina tersebut sudah tiga kali terjadi.

(Baca: Menlu Benarkan 7 WNI Disandera Kelompok Bersenjata Filipina di Laut Sulu)

"Saya percaya kepada aparat yang menangani sudah punya langkah-langkah yang sebelumnya terbukti efektif," kata dia.

"Tetapi, saya ingatkan jangan sampai lengah dan kalau bisa prosesnya dipercepat, apalagi kalau memang sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk masalah sandera," kata Akom.

Akom menyatakan, pemerintah harus berada dalam satu komando dalam menyelesaikan permasalahan ini. Penyelesaian masalah ini membutuhkan langkah yang sistematis.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Lambat Verifikasi Info 7 WNI yang Disandera)

Akom juga mengatakan, pemerintah tak perlu mengerahkan kekuatan militer untuk menyelesaikannya karena menurut dia ini merupakan tindakan premanisme yang bisa diselesaikan melalu cara persuasif.

"Yang jelas harus kerja sama dengan pemerintah setempat agar tak berulang lagi karena ini menyangkut keamanan nasional wilayah perairan Filipina," tutur dia.

Tujuh WNI yang disandera merupakan anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan, penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu. Penyanderaan, lanjut dia, terjadi dalam dua waktu berbeda, pada 20 Juni 2016.

Saat terjadi penyanderaan, kapal tersebut membawa 13 orang ABK.

Pada Rabu (24/6/2016), Panglima TNI sempat membantah kabar penculikan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf.

Padahal, kabar soal WNI yang disandera ini sudah diungkapkan salah satu keluarga ABK kepada media.

(Baca: Tujuh WNI Kembali Disandera, Pemerintah Lanjutkan Moratorium Ekspor Batubara ke Filipina )

Halaman:


Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com