Ketua DPR Sebut Penyandera WNI di Filipina Bukan Kelompok Ideologis Abu Sayyaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mendapat informasi dari intelijen terkait kelompok perompak yang menyandera tujuh WNI di Laut Sulu, Filipina, Rabu (22/6/2016).

"Saya sampaikan sebelumnya, saya dapat informasi dari intelijen, ini bukan kelompok Abu Sayyaf karena ideologis, tetapi sempalan Abu Sayyaf yang pragmatis," ujar Akom, sapaan akrabnya, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Dia pun mengingatkan agar pemerintah secepatnya menangani kasus penyanderaan tersebut. Pasalnya, kasus penyanderaan di perairan Filipina tersebut sudah tiga kali terjadi.

(Baca: Menlu Benarkan 7 WNI Disandera Kelompok Bersenjata Filipina di Laut Sulu)

"Saya percaya kepada aparat yang menangani sudah punya langkah-langkah yang sebelumnya terbukti efektif," kata dia.

"Tetapi, saya ingatkan jangan sampai lengah dan kalau bisa prosesnya dipercepat, apalagi kalau memang sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk masalah sandera," kata Akom.

Akom menyatakan, pemerintah harus berada dalam satu komando dalam menyelesaikan permasalahan ini. Penyelesaian masalah ini membutuhkan langkah yang sistematis.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Lambat Verifikasi Info 7 WNI yang Disandera)

Akom juga mengatakan, pemerintah tak perlu mengerahkan kekuatan militer untuk menyelesaikannya karena menurut dia ini merupakan tindakan premanisme yang bisa diselesaikan melalu cara persuasif.

"Yang jelas harus kerja sama dengan pemerintah setempat agar tak berulang lagi karena ini menyangkut keamanan nasional wilayah perairan Filipina," tutur dia.

Tujuh WNI yang disandera merupakan anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan, penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu. Penyanderaan, lanjut dia, terjadi dalam dua waktu berbeda, pada 20 Juni 2016.

Saat terjadi penyanderaan, kapal tersebut membawa 13 orang ABK.

Pada Rabu (24/6/2016), Panglima TNI sempat membantah kabar penculikan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf.

Padahal, kabar soal WNI yang disandera ini sudah diungkapkan salah satu keluarga ABK kepada media.

(Baca: Tujuh WNI Kembali Disandera, Pemerintah Lanjutkan Moratorium Ekspor Batubara ke Filipina )

Megawati mengaku dihubungi oleh suaminya, Ismail, yang merupakan juru mudi yang turut disandera.

Pada Rabu (22/6/2016), Megawati menuturkan, tepat pukul 11.00 Wita hari itu, teleponnya berdering dan terlihat nomor panggilan dari Jakarta.

Ketika diangkat, ternyata suaminya, yang menghubunginya dengan nada tergesa-gesa. Suaminya memerintahkan Mega untuk mencari wartawan, kepolisian setempat, Pemerintah Indonesia, dan pihak PT PP Rusianto Bersaudara.

"Saya dikabari tergesa-gesa, saya kaget tidak sempat tanya apa kabarnya, bagaimana nasibnya. Dia cuma minta dicarikan wartawan, kepolisian, pemerintah, dan perusahaan," kata Mega, Rabu.

"Di akhir komunikasi, suami bilang harus disiapkan uang 20 juta ringgit sebagai uang tebusan. Kami sudah ke perusahaan, tetapi masih belum ada kejelasan," ujarnya.