Tak Masuk dalam Pusaran Politik, PPP Nilai Tito Sangat Representatif bagi Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengajukan Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

PPP melihat figur Tito mampu menjadi representasi kepolisian karena tak berafiliasi dengan partai mana pun. Kondisi tersebut membuat Tito cenderung tak memiliki beban politik dalam pengambilan keputusan.

"Tito menjadi sangat representatif mengingat beban psikologis dalam pusaran konstelasi politik nyaris tidak tampak," ujar Reni saat dihubungi, Jumat (17/6/2016).

Tito memang berjarak lima angkatan lebih muda daripada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Namun, ia tak melihatnya sebagai masalah melainkan sebuah regenerasi di Kepolisian.

"Ke depan, regenerasi itu bukan lagi didasarkan pada usia tapi betul-betul berbasis kualitas," kata dia.

Adapun mengenai sikap resmi Fraksi PPP, Reni mengatakan pihaknya akan menyampaikan setelah dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Tito di Komisi III pekan depan.

Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian menjadi calon tunggal kepala Polri. Penggantian kapolri menyusul purna tugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.

Tito baru dilantik Jokowi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror pada 16 Maret 2016. Pangkat Tito pun baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengungkapkan, salah satu pertimbangan Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.

Johan menambahkan, langkah Jokowi menunjuk Tito juga sudah berdasarkan masukan berbagai pihak, baik Kompolnas, Polri, maupun publik.

"Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.

Presiden juga ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, ataupun korupsi.