Kemendagri Tegaskan Pembatalan 3.143 Perda Sesuai Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pembatalan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3).

"Dalam pasal itu intinya disebutkan bahwa Mendagri mempunyai kewenangan untuk membatalkan peraturan di tingkat provinsi kabupaten atau kota," kata Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung saat jumpa pers di Kantor Kemdagri di Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Yuswandi mengatakan, Perda yang dibatalkan itu terdiri dari 1.765 pada tingkat provinsi, 1.276 pada tingkat kabupaten kota dan 111 di tingkat kementerian dalam negeri.

(baca: Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan)

Indikator untuk membatalkan perda, yakni karena menghambat investasi, bertentangan dengan kepentingan umum, serta bertentangan dengan percepatan pelayanan publik.

Ada juga Perda yang bertentangan dengan UU diatasnya atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tidak benar pembatalan perda itu harus dibawa ke peradilan mana, enggak benar," tambah Kabiro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pujianto.

(baca: Pembatalan Lebih dari 3.000 Perda Bukan yang Terakhir)

Saat disinggung mengenai aturan lain seperti UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewajiban uji materi ke Mahkamah Agung, Yuswandi menegaskan, Kemendagri tidak mengambil kebijakan berdasarkan UU tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, Kemendagri tidak bisa sepihak dalam membatalkan perda.

Menurut dia, pembatalan Perda hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atau melalui mekanisme di legislatif.

(baca: Mahfud MD: Kemendagri Tidak Bisa Sepihak Batalkan Perda)

Mahfud mengatakan, mekanisme pencabutan atau pembatalan perda dengan alasan bertentangan dengan UU hanya dapat dilakukan dengan uji materi.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24a bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Menurut Mahfud, pencabutan perda tidak bisa hanya melalui eksekutif dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat bisa meminta legislatif bersama pemda untuk mengubah perda.

"Kalau Kemendagri menganggap perda tersebut bertentangan dengan UUD 1945, minta saja legislatif daerah mengubahnya. Kalau tidak mau, ya ajukan judicial review (ke MA). Namun, pembatalan sepihak begitu, ya keliru," kata Mahfud.