Mahfud MD: Kemendagri Tidak Bisa Sepihak Batalkan Perda

Kompas.com - 16/06/2016, 12:15 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menjadi pembicara pada diskusi publik 'Efektivitas Pemerintahan Jokowi-JK', di Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015). Diskusi ini membahas pemerintahan Jokowi dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. TRIBUNNEWS/HERUDINMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menjadi pembicara pada diskusi publik 'Efektivitas Pemerintahan Jokowi-JK', di Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015). Diskusi ini membahas pemerintahan Jokowi dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencabutan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atau melalui mekanisme di legislatif.

Hal tersebut disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (16/6/2016), menyikapi langkah pemerintah membatalkan ribuan perda.

Mahfud mengatakan, mekanisme pencabutan atau pembatalan perda dengan alasan bertentangan dengan UU hanya dapat dilakukan dengan uji materi.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24a bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Menurut Mahfud, pencabutan perda tidak bisa hanya melalui eksekutif dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat bisa meminta legislatif bersama pemda untuk mengubah perda.

"Kalau Kemendagri menganggap perda tersebut bertentangan dengan UUD 1945, minta saja legislatif daerah mengubahnya. Kalau tidak mau, ya ajukan judicial review (ke MA). Namun, pembatalan sepihak begitu, ya keliru," kata Mahfud.

Ia mengatakan, dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 9 Ayat 2 disebutkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung.

Namun, regulasi tersebut bertabrakan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa Mendagri boleh melakukan pencabutan perda.

"Ini UU Nomor 23 Tahun 2014 ini yang membentur dan tidak singkron dengan Undang-Undang sebelumnya. Pembuat UU sebelumnya tidak melakukan koreksi," ujar Mahfud.

"Maka yang dilakukan Mendagri dengan mencabut 3.143 Perda tidak terlalu salah, namun tetap salah. Karena dia melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 itu dan UU tersebut salah," tambah dia.

Mahfud mengatakan, sebelum adanya UU No 12 Tahun 2011, sebetulnya sudah ada pengaturan yang baik terkait pembatalan perda dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X