Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Pemilih Pemula Tergantung Pemutakhiran DP4 di Dukcapil

Kompas.com - 15/06/2016, 15:07 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum menjawab kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi tidak terdaftarnya pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2017.

Menurut KPU, pemilih pemula seharusnya dapat tetap memilih jika telah tercantum dalam Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri.

Namun, ini tergantung pada pendataan dan pemuktahiran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kekhawatiran ini muncul akibat adanya aturan verifikasi pendukung calon perseorangan dalam Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan DPR.

Dalam Pasal 48 ayat 1a, diatur bahwa verifikasi dilakukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir dan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, maka dapat diartikan bahwa jika pemilih tidak terdapat di DPT, namun terdapat di DP4, maka dia tetap bisa memilih.

"Kalau kami baca, bisa saja. Bila dia tidak ada di DPT tapi ada di DP4 maka itu tetap memenuhi syarat," kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).

Hadar mencontohkan, jika pemilih pemula yang berdomisili di DKI Jakarta yang baru akan berumur 17 tahun sebelum 15 Febuari 2017 seharusnya sudah terdata dalam DP4.

"Sehingga pemilih pemula tetap bisa mengikuti Pilkada DKI 2017," ucapnya.

Ia mengatakan, pemuktahiran dan pendataan akan dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri. Hal itu akan memengaruhi keakuratan DP4.

Di dalamnya termasuk warga-warga yang baru menjadi pemilih dan warga pindahan yang telah memiliki KTP setempat dan sekurang-kurangnya satu tahun.

"DP4 kan dibuat baik pemerintah, mereka yang warga DKI misalnya tapi dia baru mau 17 tahun dan yang pindah ke DKI harusnya ada di DP4," ujar Hadar.

Kompas TV Jika Ikut Pilkada, Anggota DPR "Kudu" Mundur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com