Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial Usulkan Pemerintah Posisikan BAIS di Bawah Kemhan

Kompas.com - 09/06/2016, 19:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai, wacana pemerintah untuk membentuk lembaga intelijen pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan tak efisien untuk menata kembali reformasi di bidang intelijen.

Menurut dia, reformasi intelijen seharusnya diselesaikan secara komprehensif, yakni dengan meletakkan fungsi dan peran lembaga intelijen yang sudah ada dalam kompartemen yang jelas. 

Pada banyak negara, fungsi intelijen dibagi dalam kompartemen dan spesialisasi yang tegas.

Ia mencontohkan, Inggris memiliki MI6 untuk menghadapi acaman luar negeri, sedangkan urusan intelijen dalam negeri diserahkan kepada MI5.

"Bila Kemhan bentuk badan intelijen baru dan BAIS (Badan Intelijen Strategis) tetap berada di bawah TNI maka tidak akan efisien. Jadinya akan tumpang tindih lagi fungsinya," ujar Araf saat dihubungi, Kamis (9/6/2016).

Ia mengatakan, hal yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah reformasi di bidang intelijen agar tidak terjadi kerancuan atas fungsi dan peran lembaga-lembaga intelijen.

Salah satunya dengan mereposisi Badan Intelijen Strategis di bawah Kementerian Pertahanan.

Araf menuturkan, BAIS merupakan lembaga intelijen yang memiliki peran menyuplai analisis terkait isu-isu strategis.

Oleh karena itu, seharusnya BAIS berada di bawah Kementerian Pertahanan, bukan Panglima TNI.

Panglima TNI cukup menjalankan fungsi intelijen teritorial dan intelijen tempur yang saat ini ada di setiap batalyon

"Kalau Kemhan mengangkat BAIS berada di bawah Kemhan, akan menjadi lebih baik. Sehingga Panglima TNI hanya menjalankan fungsi intelijen teritorial dan tempur," kata Araf. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menilai, saat ini Indonesia membutuhkan suatu lembaga intelijen pertahanan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Menurut Ryamizard, Kementerian Pertahanan harus memiliki lembaga intelijen sendiri untuk menggali informasi terkait persoalan pertahanan dan keamanan negara.

Hingga saat ini, kata Ryamizard, Kementerian Pertahanan tidak menerima info dari intelijen pertahanan.

Ryamizard mengatakan, keberadaan Intelijen pertahanan menjadi sangat penting melihat saat ini ancaman dari luar terhadap negara semakin besar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com