JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dicecar sejumlah anggota Komisi II DPR terkait rencana rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil.
Hal itu terjadi dalam rapat Menpan-RB dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2016).
Agenda rapat pada hari ini sebenarnya pembahasan anggaran untuk Kementerian PAN-RB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Namun, setelah mempresentasikan anggaran yang dibutuhkan kementeriannya, Yuddy justru dicecar soal rasionalisasi PNS.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Amran menilai, seharusnya Menpan-RB tidak mengungkapkan rencana rasionalisasi PNS ini kepada media.
Alasannya, rasionalisasi masih berupa rencana yang digodok di kementerian, belum dibahas dan diputuskan dalam rapat kabinet.
"Suatu yang masih mentah jangan dibawa ke media. Ini membuat kontroversi dan keresahan masyarakat. Banyak orang terganggu puasanya karena yang dipikirin pemecatan, rasionalisasi," kata Amran.
Sementara, Anggota Komisi II DPR dari PPP Amirul Tamim menyarankan Menpan-RB memperbaiki distribusi PNS sebelum melakukan rasionalisasi.
Ia menilai, jumlah PNS saat ini tidak seimbang.
Di kota besar, jumlah PNS cenderung berlebihan, namun di daerah terpencil justru kekurangan PNS.
"Sebaran yang tidak seimbang ini diperbaiki dulu," ujarnya.
Adapun, Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyoroti pernyataan Yuddy yang berubah-ubah.
Ia mengaku sudah memegang tiga video pernyataan Yuddy yang tak konsisten.
Menurut dia, dalam beberapa pernyataannya, Yuddy mengunakan istilah PHK, lalu dirumahkan dan terakhir rasionalisasi.
Pernyataan Yuddy juga dinilainya berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Ini gimana bisa berbeda-beda begini? Kalau Bapak bekerja atas perintah orang lain bilang saja, Pak," kata Arteria.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
