Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Ahok Salah Lagi, Saya Anggota DPR dari PKS, Bukan Independen

Kompas.com - 08/06/2016, 14:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, usulannya agar formulir dukungan untuk calon perseorangan dalam pilkada diseragamkan bukan dimaksudkan untuk menjegal calon perseorangan.

Menurut dia, penyeragaman formulir perlu dilakukan KPU agar verifikasi dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat.

"Saya mendukung calon independen, tetapi jangan calon ini maunya seenaknya, tidak mau diperiksa secara prosedural sebagaimana parpol juga diperiksa," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Fahri menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak perlu berburuk sangka dengan usulannya ini. Jika memang data KTP yang sudah dikumpulkan oleh kelompok relawan Teman Ahok murni dukungan warga Jakarta, maka Ahok tak perlu khawatir.

"Jadi, saya lihat komentar Pak Ahok, keliru dia. Jadi, dia menganggap kita mempersulit, padahal maksudnya itu, kita harus hormati pelembagaan demokrasi parpol dan calon independen," kata Fahri.

Fahri juga mengoreksi pernyataan Ahok yang menyebutnya sebagai anggota DPR independen atau tanpa partai. Fahri menegaskan bahwa saat ini dirinya masih anggota sekaligus pimpinan DPR dari PKS.

Ia beralasan, meskipun sudah dipecat PKS, ada putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatannya untuk sementara.

(Baca: PKS Minta Waktu, Hakim Jatuhkan Putusan Sela Gugatan Fahri Hamzah)

"Ahok salah lagi. Dia mengatakan, saya anggota DPR independen. Memang tidak ada sistem itu. Saya telah dimenangkan permohonannya, saya sekarang anggota PKS. By law itu," ujarnya.

Fahri mengatakan, putusan sela bahkan sudah menjadi penegasan bahwa posisinya sebagai Wakil Ketua DPR ataupun anggota DPR tidak bisa diotak-atik. Artinya, dia justru lebih kuat dari anggota DPR lainnya yang pada sewaktu-waktu bisa dirotasi dan dicopot oleh partai.

(Baca: Pimpinan DPR Tunggu Putusan Final untuk Proses Pergantian Fahri Hamzah)

"Dari perspektif itu, saya lebih kuat dari semua anggota DPR lainnya karena pengadilan minta posisi saya enggak diganti. Salah lagi Pak Ahok, salah baca dan salah mengerti persoalan," ucapnya.

Ahok sebelumnya mengomentari usulan Fahri soal formulir dukungan untuk calon independen dalam pilkada. Ia menyindir Fahri sebagai anggota DPR RI independen karena sudah dipecat dari PKS.

(Baca: Ahok: Fahri Hamzah Paling Hebat Se-Indonesia, Jadi Anggota DPR Independen)

"Fahri Hamzah sama saya itu saingan saja. Gue sama dia kan independen, cuma dia Wakil Ketua DPR RI independen," kata Ahok.

Ahok menduga, usulan tersebut diutarakan untuk menjegal dirinya agar tidak bisa ikut Pilkada DKI 2017. Soalnya, formulir dukungan data KTP yang diperoleh Teman Ahok hampir mencapai 1 juta lembar.

Dia pun menyindir Fahri yang sesungguhnya bernasib sama seperti dirinya, yaitu tanpa partai.

Bahkan, dia menyebut Fahri menjadi anggota DPR RI independen, sama seperti dirinya yang ingin menjadi cagub independen. Perbedaannya, cagub independen diatur dalam undang-undang, sementara anggota DPR RI independen tidak diatur undang-undang.

"Jadi, Fahri Hamzah nih paling hebat se-Indonesia, jadi anggota DPR independen, enggak ada di UU. Kalau saya kan cagub independen. Jadi, sebetulnya, dia lebih inovatif dan lebih hebat dari saya. Makanya, saya sama dia saingan," kata Ahok.

Kompas TV Ahok: Saya Kenal Sekali sama Bu Mega
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com